Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, jika BUMN mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen, pihaknya mengaku pembelian saham tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Kalau memang ditarwarkan, kami tertarik untuk mengambil alih. Pembelian saham itu dipastikan tidak akan menggunakan APBN lewat PMN. Karena memang tidak ada anggarannya disitu (APBN),” kata Rini saat ditemui di kantor Garuda Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2016).
Ia mengatakan, untuk pembelian saham Freeport tersebut akan menggunakan konsorsium BUMN tambang. Namun, pihaknya masih enggan perusahaan apa saja yang akan masuk dalam konsorsium BUMN tersebut.
“Belum lah, kita kan juga belum ada formal penunjukkan apapun. Kita juga masih menganalisa apakah kita mampu atau tidak. BUMN itu kan sebagai perusahaan, kita tentunya melihat kan kemampuan, kemampuan cash flow, kemampuan meminjamnya, kemampuan secara menyeluruh neracanya. Itu kita lihat semuanya,” ungkapnya.
Sebagaiman diketahui, sejak Rabu (13/1/2016) kemarin, PT Freeport Indonesia melalui surat resmi telah menawarkan sahamnya kepada pemerintah sebesar 10,64 persen. Harga yang diajukan Freeport untuk sahamnya sebesar 1,7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 23 triliun.
Penawaran saham ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30 persen saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah Nomer Tahun 2014.
PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019, saat ini sebanyak 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64 persen saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10 persen saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.
TERPOPULER
