Suara.com - Pengurus Gerakan Petani Nusantara (GPN) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk "memuliakan" petani. Hal ini disebut sebagai salah satu solusi demi mengejar target swasembada pangan.
"Pertama kali harapan Jokowi selama tiga tahun dapat mencapai kedaulatan pangan," kata Ketua GPN Hermanu Triwidodo melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis.
Hermanu menyatakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus mengambil langkah kongkret guna mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
Hermanu menyebutkan salah satu persoalan yang harus diatasi pemerintahan Jokowi-JK yaitu proses regenerasi kelompok petani muda. Selain itu, pemerintah belum melakukan pendataan secara akurat terkait ketersediaan luas lahan pertanian berbagai komoditas.
Hal lainnya, Hermanu mempertanyakan rencana program pemerintah untuk mengembangkan pertanian padi di daerah Papua.
"Kita tahu yang dipikirkan bukan beras namun di Papua komoditas pangan lokal," ujarnya.
Padahal Hermanu yakin konsep "Nawa Cita" yang digulirkan Presiden Jokowi mampu merealisasikan swasembada pangan di Indonesia.
Sementara itu, anggota Mahkamah Tinggi Partai Nasional Demokrat (NasDem) IGK Manila menegaskan pemerintah harus mengalihkan subdisi tidak langsung diterima petani.
Manila mencontohkan subsidi langsung itu seperti pemerintah membeli langsung produk pertanian dengan harga yang layak dan harga penjualan yang terjangkau masyarakat.
Manila mengaku sempat studi banding ke sejumlah provinsi di Indonesia seperti Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), Klaten (Jawa Tengah) dan Indramayu (Jawa Barat), serta kunjungan kerja ke pengairan di Lampung.
Hasil studi banding menunjukkan, rata-rata usia petani lebih dari 50 tahun sehingga terjadi kelangkaan anggota kelompok tani muda. [Antara]
TERPOPULER
