Suara.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir mengakui rendahnya serapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pemerintah atau lazim disebut KPR Subsidi. Ini akibat harga rumah subdisi banyak yang menjadi mahal karena diserobot para spekulan.
"Kita akui serapan KPR Subsidi kecil dibanding total KPR. Itu karena harga jual rumah bersubsidi yang menjadi tinggi karena justru banyak dibeli oleh para spekulan," kata Revrisond saat dihubungi Suara.com, Senin (15/2/2016).
Menurutnya, kondisi ini terjadi karena banyak pengembang perumahan (developer) di Indonesia tidak memperhatikan keakuratan data konsumen calon pembeli rumah bersubsidi. "Bagi banyak developer, yang penting bagaimana rumah yang mereka bangun dan mereka jual cepat laku," ujar pria yang juga menjabat sebagai Komisaris Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut.
Akibatnya adalah rumah murah bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) justru banyak dibeli oleh para investor rumah atau spekulan. "Rumah itu lantas mereka jual lagi kepada masyarakat yang berminat. Sehingga harganya ketika sampai kepada calon konsumen yang betul-betul tergolong MBR, harganya sudah menjadi mahal," tutup Revrisond.
Mengacu data Survey Harga Properti Residensial Kuartal IV 2015 yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), total KPR yang dikucurkan di Kuartal IV 2015 mencapai Rp21,14 triliun. Dari jumlah tersebut, KPR subsidi hanyalah mencapai Rp487 miliar atau 2,30 persen. Sementara pencairan KPR Subsidi sepanjang tahun 2015 mencapai Rp6,06 triliun, lebih tinggi dari target dalam APBN 2015 yang mencapai Rp5,10 triliun.
Sementara total KPR dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sepanjang tahun 2015 mencapai Rp337,38 triliun atau tumbuh 1,17 persen dibanding Kuartal III 2015. Dari total KPR yang dikucurkan perbankan sejak Januadi-Desember 2015, hanya 8,17 persen KPR subsidi yang dipergunakan oleh para MBR untuk membeli rumah.
