Kadin Sebut Indonesia Kekurangan SDM Logistik 22 Persen

Suara.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan paradigma transportasi logistik yang ada saat ini diubah dengan bergeser ke moda yang lebih murah serta terus menekankan sistem interkonektivitas secara tepat.

"Yang agak terabaikan dalam sistem transportasi logistik kita adalah kapal laut dan kereta," kata Ketua Komite Tetap Jasa Layanan Logistik dan SDM Nofrisel dalam lokakarya Sistem Logistik Nasional di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menurut dia, akibat dari kebijakan masa lalu yang berfokus membuka keterisolasian daerah tanpa disadari struktur biaya relatif lebih mahal karena lebih berbasis kepada truk di darat dan kargo udara.

Ia juga mengingatkan bahwa karena Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau saat ini, maka manajemen logistiknya juga merupakan pekerjaan yang skala ekonominya sangat besar.

Nofrisel yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional itu menyatakan, fakta biaya logistik sangat mahal sehingga berbagai pihak juga harus memahami bahwa tulang punggung logistik itu adalah sektor transportasi.

Untuk itu, ia juga mengemukakan perlunya konsep intermoda dan interkonektivitas yang membuat semuanya berjalan dengan efektif dan efisien, serta adanya aturan yang tepat dan terintegrasi dengan baik serta jumlah dan kualitas SDM yang memadai. "Kita kekurangan SDM logistik hingga 22 persen," katanya.

Saat ini, Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan sistem logistik nasional di bidang masing-masing.

Sedangkan menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai tahun 2016, Kadin juga menilai pelaku usaha masih khawatir sektor logistik nasional belum mampu menghadapinya baik karena ketidaksiapan sistem, tingkat layanan, maupun infrastruktur dasar dan pendukung.

Sebelumnya, Rapat Koordinasi (Rakor) Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (12/2/2016) menghasilkan sepuluh rekomendasi perbaikan sistem logistik. Sepuluh rekomendasi tersebut dinilai merupakan salah satu kunci untuk penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Selama ini mahalnya logistik dituding menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2016 terjadi inflasi sebesar 0,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,62. Dari 82 kota IHK, 75 kota mengalami inflasi dan 7 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga 1,82 persen dengan IHK 125,64 dan terendah terjadi di Padang 0,02 persen dengan IHK 127,12. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Gorontalo 0,58 persen dengan IHK 119,52 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan 0,02 persen dengan IHK 127,91.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 2,20 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,53 persen; kelompok sandang 0,26 persen; kelompok kesehatan 0,36 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,15 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,11 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2016 sebesar 0,51 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2016 terhadap Januari 2015) sebesar 4,14 persen.  (Antara)