Ancaman Impor Mobil India Terhadap Nasib Ribuan Buruh Komponen Otomotif Lokal

Suara.com - Kadin Indonesia melayangkan protes keras dan mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Proyek senilai Rp 24,66 triliun ini ditujukan untuk operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih namun dianggap sebagai langkah mundur bagi agenda industrialisasi nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin menegaskan bahwa impor mobil dalam bentuk utuh atau CBU berpotensi mematikan investasi yang sudah ada di tanah air. Mantan Menteri Perindustrian ini menilai kebijakan tersebut sangat kontradiktif dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Saleh Husin pada Minggu 22 Februari 2026.

Ia menambahkan bahwa industri komponen lokal seperti produsen mesin, ban, aki, hingga sasis akan terpukul hebat jika pasar didominasi produk impor.

Menurut Saleh, penguatan produksi komponen lokal sangat krusial untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.

“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” papar Saleh.

Saat ini PT Agrinas Pangan Nusantara disebut tengah merealisasikan impor ratusan ribu kendaraan dari Mahindra dan Tata Motors secara bertahap sepanjang 2026. Padahal produsen otomotif dalam negeri seperti Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, hingga Toyota memiliki kapasitas produksi pikap nasional yang mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun.

Kadin memandang kebijakan ini sebagai ancaman serius bagi ekosistem manufaktur yang sedang tumbuh. “Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” tegas Saleh Husin.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah berupaya keras menarik investasi asing untuk membangun pabrik di dalam negeri sehingga regulasi yang ada seharusnya melindungi aset tersebut.

Meskipun secara regulasi perdagangan impor mobil CBU tidak dilarang, namun dari sisi kebijakan industri hal ini dianggap mencederai semangat kemandirian ekonomi. Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri.

Kadin juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar visi besar Presiden Prabowo dalam membangun industri dalam negeri tidak tergerus oleh kebijakan perdagangan yang terlalu longgar.

“Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi,” pungkas Saleh.