Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Tanimbar Johanes Malindir meminta kepada pemerintah mengambil keputusan pembangunan kilang di darat atau onshore untuk kilang gas alam cair di Lapangan Abadi, Maluku.
"Terkait polemik Onshore atau Offshore, kami masyarakat adat meminta pembangunanya di darat saja. Pasalnya, lebih memberikan efek yang positif bagi masyarakat disekitar Blok Masela nantinya," kata Johanes saat ditemui di gedung DPR, Rabu (2/3/2016).
Ia menjelaskan, jika dibangun di darat, maka sudah dapat dipastikan akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan akan memberikan dampak kemajuan ekonomi bagi daerah Maluku.
"Kami lebih setuju jika pembangunannya di darat. Karena akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Tanimbar khususnya ya. Kalau di laut kan semua menggunakan kapal, pasti semua ahli yang dipekerjakan," katanya.
Selain itu, jika pemerintah memutuskan untuk membangun Blok Masela di laut, AMAN mengkhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.
"Kalau di dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Jadi lebih baik kami setuju di darat saja," katanya.
Suara.com - Keputusan pengembangan Blok Masela memang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi mengingat nilai investasi dan dampak yang besar. Sementara, sesuai regulasi, pengembangan suatu blok migas sebenarnya cukup diputuskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Presiden akan memutuskan apakah pengembangan Masela itu memakai skema kilang terapung (floating liquified natural gas/FLNG) atau darat (onshore liquified natural gas/OLNG) pada 2018. Kedua skema tersebut mempunyai plus dan minus masing-masing.
Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.
Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.
