Infografis
Atas dasar itulah, politisi Golkar ini meminta lembaga antirasuah menindaklanjuti hasil investigasi DJBC terkait impor daging sapi asal negeri Bollywood, serta kasus impor tekstil tersebut. Menurutnya, jangan sampai negara mengalami kerugian atas ulah pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan paket kebijakan ekonomi jilid IX itu.
“Saya minta KPK bersinergi dengan DJBC menyelidiki kasus tersebut,” tukasnya.
Diketahui, paket kebijakan ekonomi IX yang dikeluarkan Pemerintah pada 27 Januari 2016 lalu, salah satunya adalah kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 ini, misalnya, kebutuhan nasional adalah 2,61 perkapita sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.
Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi, terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.
