Suara.com - Kasus premanisme yang menghambat pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan listrik milik investor asal China di Subang, Jawa Barat, menuai kecaman keras dari berbagai pihak.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, bahkan secara tegas mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memberantas habis praktik-praktik premanisme yang berpotensi merusak iklim investasi di wilayah tersebut.
Pernyataan tegas ini disampaikan Moeldoko di Jakarta pada Selasa (22/4/2025), menyusul laporan mengenai gangguan yang dialami oleh dua produsen mobil listrik pendatang baru, BYD dan Vinfast, saat tengah membangun pabrik perakitan mereka di Subang. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menyayangkan tindakan tidak terpuji tersebut, terutama mengingat potensi besar investasi ini bagi perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja.
"Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu," ujar Moeldoko dengan nada geram. "Ini sangat disayangkan, di tengah upaya kita menarik investasi sebesar-besarnya untuk kemajuan bangsa, malah ada oknum-oknum yang mencoba menghalang-halangi." tambah mantan Jenderal Bintang 4 itu.
Moeldoko menekankan bahwa kehadiran investasi, terutama di sektor industri strategis seperti kendaraan listrik, seharusnya disambut baik oleh seluruh elemen masyarakat. Alih-alih melakukan tindakan yang kontraproduktif, masyarakat justru diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Dengan demikian, peluang kerja baru akan terbuka lebar bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bersama.
"Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik," lanjut Moeldoko. "Jangan sampai pengangguran makin banyak, tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain."
Lebih lanjut, Moeldoko menyoroti kasus gangguan yang dialami oleh BYD dan Vinfast sebagai contoh nyata betapa seriusnya dampak negatif premanisme terhadap investasi. Kedua perusahaan ini memiliki komitmen investasi yang signifikan di Subang dan diproyeksikan akan menjadi pemain kunci dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, bahkan di kawasan ASEAN.
BYD, raksasa otomotif listrik asal China, tengah membangun pabrik di kawasan Subang Smartpolitan dengan nilai investasi mencapai Rp11,7 triliun. Perusahaan optimis bahwa fasilitas manufaktur yang akan menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN ini akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Kehadiran BYD diharapkan tidak hanya akan memenuhi kebutuhan pasar domestik akan kendaraan listrik, tetapi juga berpotensi untuk ekspor ke negara-negara tetangga.
Sementara itu, Vinfast, produsen kendaraan listrik asal Vietnam, juga telah memulai pembangunan pabriknya di Subang sejak tahun 2024. Dengan alokasi dana tahap awal sebesar US$200 juta atau sekitar Rp3,2 triliun, pabrik yang berdiri di atas lahan seluas lebih dari 100 hektar ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 50 ribu unit per tahun. Lebih dari sekadar angka produksi, pabrik Vinfast ini juga diproyeksikan akan menyerap antara 1.000 hingga 3.000 tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan angkatan kerja di Jawa Barat. VinFast sendiri menargetkan pabriknya mulai beroperasi pada kuartal IV tahun 2025 untuk memproduksi kendaraan listrik dengan setir kanan, yang sesuai dengan pasar Indonesia.
Moeldoko menegaskan bahwa gangguan terhadap investasi di sektor otomotif, khususnya kendaraan listrik, memiliki implikasi yang luas bagi masa depan perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang menghambat perkembangan industri ini harus ditindak tegas.
"Intinya adalah karena investasi berkaitan dengan angkatan kerja Indonesia yang mencapai 2,5 juta orang setahun," tegas mantan Panglima TNI tersebut. "Jadi siapa pun tidak boleh ganggu, makanya saya katakan kalau ada preman ganggu habisin saja. Karena preman ini akan mengganggu segitu banyak orang yang mencari pekerjaan." tegasnya.
TERPOPULER
