Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Amien Sunaryadi mengaku heran dengan keputusan dua kontraktor migas di Blok Masela akan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya secara bersamaan.
"Kalau dilihat Inpex dan Shell ini sejalan. Saya juga bingung kenapa keduanya bisa bersamaan mengambil keputusan di Blok Masela," kata Amien saat menggelar konferensi pers di Wisma Mulia, Jakarta, Rabu malam (16/3/2016).
Ia pun tak memungkiri jika kedua komtraktor migas tersebut mengambil keputusan PHK karyawannya lantaran belum adanya kepastian dari pemerintah terkait revisi plant of development (POD) Blok Masela.
Pasalnya mereka sudah menggelontorkan investasi yang besar untuk gas alam cair di lapangan Abadi tersebut.
"Soalnya, karena belum juga diputuskan PODnya, investasi yang sudah ada di depan mata terpaksa harus mundur dua tahun lagi," katanya.
Ia pun menyayangkan dengan adanya kondisi seperti ini. Hal tersebut lantaran masyarakat Maluku terpaksa akan tertunda menerima dampak positif dari pengenbangan Blok Masela ini.
"Ini kami sayangkan sekali, manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat Maluku terpaksa baru dirasakan dua tahun lagi," kata Amien.
Suara.com - Keputusan pengembangan Blok Masela memang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi mengingat nilai investasi dan dampak yang besar. Sementara, sesuai regulasi, pengembangan suatu blok migas sebenarnya cukup diputuskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Presiden akan memutuskan apakah pengembangan Masela itu memakai skema kilang terapung (floating liquified natural gas/FLNG) atau darat (onshore liquified natural gas/OLNG) pada 2018. Kedua skema tersebut mempunyai plus dan minus masing-masing.
Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.
Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.
TERPOPULER
