Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengaku mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pidjiastuti terkait kebijakan moratorium kapal eks asing yang dikeluarkannya. Pasalnya, kebijakan ini sangat efektif untuk memberantas illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing atau pencurian ikan yang kerap terjadi di Indonesia.
"Kebijakan itu sudah tepat. Karena kan permasalahan perikanan nasional ini lantaran banyak kasus pencurian ikan yang rata-rata dilakukan oleh kapal asing ilegal. Jadi kebijakan moratorium ini tepat untuk mengatasi pencurian ikan," kata Ketua KEIN Soetrisno saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).
Kendati demikian,pihaknya juga mengimbau kepada menteri yang terkenal dengan sikap tegasnya dalam memberatas Ilegal fishing untuk menulusuri lebih dalam lagi dampak negatif apa yang akan ditimbulkan dalam penerapan kebijakan tersebut.
Menurutnya dengan adanya kebijakan moratorium dan pelarangan transhipmet di tengah laut, sebagian perusahaan mengalami kesulitan saat menangkap ikan.
"Kan ada dampaknya, perusahaan di Indonesia jadi kesulitan mencari ikan. Tapi bukan berarti dihilangkan. Kita cari solusinya bersama agar masalah dan keluhan ini dapat segera terselesaikan" katanya.
Polemik antara Jusuf Kalla dan Susi Pudjiastuti muncul saat adanya surat yang dilayangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Susi untuk mengevaluasi kebijakannya tersebut. Lataran nelayan dan perusahaan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi kesulitan menangkap ikan.
Susi pun mengaku, banyak pengusaha yang mengatasnamakan sebagai asosiasi kapal yang mengadu kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kebijakan yang dikeluarkannya telah merugikan nelayan di Indonesia.
