Kementan Tunggu Putusan KPPU untuk Bubarkan IPOP

Adhitya Himawan

Senin, 11 April 2016 | 18:45 WIB
Kementan Tunggu Putusan KPPU untuk Bubarkan IPOP
Tanaman kelapa sawit di Ketapang, Kaliamantan Barat. [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Kementerian Pertanian akan menjadikan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai landasan hukum untuk membubarkan implementasi Indonesian Palm Oil Pledge di Indonesia.

"Jika KPPU menyatakan IPOP berpotensi kartel, itu akan menjadi dasar kuat untuk menerbitkan pelarangan (IPOP)," kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir di Jakarta, Senin (11/4/2016).

Gamal mengaku telah menerima hasil analisis atau penelitian dari KPPU yang menyatakan IPOP berpotensi menjadi sarana kartel dan pihaknya siap datang ke KPPU untuk berkoordinasi.

Menurut dia, koordinasi dengan KPPU ini juga dalam rangka mencari dasar hukum pelarangan implementasi IPOP di Indonesia.

"Ini semata-mata untuk melindungi petani sawit di Indonesia," katanya.

Menurut dia, Kementan masih berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencari landasan hukum yang pas untuk membubarkan LSM berkedok advokasi perkebunan sawit berkelanjutan ini.

KPPU memutuskan IPOP berpotensi menjadi sarana kartel yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, lembaga ini meminta supaya kesepakatan IPOP sebaiknya tidak diimplementasikan.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Bernomor 184/K/X/2015 perihal Tanggapan KPPU terhadap IPOP. Terbitnya surat ini sebagai jawaban dari Surat yang dikirimkan Ibrahim Senen selaku Konsultan Hukum KADIN bernomor DNC/104-607-615/IX/ 15/431 Perihal Permohonan Kajian dan Analisa, terkait IPOP.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan kesepakatan IPOP hakekatnya adalah kesepakatan antar pelaku usaha tertentu yang memuat aturan mengikat pelaku usaha untuk mengimplementasikannya.

Implementasi IPOP akan berdampak terhadap pelaku usaha lain, dalam hal ini perusahaan pemasok tandan buah segar (TBS) yang di antaranya adalah pelaku usaha di luar pelaku usaha yang bersepakat.

IPOP dinilai KPPU berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena berpotensi mendistorsi pasar.

Selain itu, kesepakatan IPOP tersebut tidak sejalan dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan regulasi industri sawit Indonesia.

Menurut Syarkawi, terdapat perbedaan signifikan antara kesepakatan IPOP dengan kebijakan pemerintah (ISPO) yakni terletak pada penetapan standar kriteria lingkungan yang baik untuk perkebunan sawit.

ISPO menggunakan standar kriteria High Conservation Value Forest (HCVF), sementara para anggota IPOP sepakat untuk menambahkan kriteria High Carbon Stock (HCS).

Hal ini yang dinilai membuka potensi terjadinya hambatan masuk pasar bagi mitra anggota IPOP yang telah sesuai dengan kebijakan pemerintah, namun tidak memenuhi standar HCS.

Menurut Dirjen Perkebunan Gamal Nasir, dengan penerapan standar HCS yang terlalu tinggi berpotensi mematikan petani sawit di Indonesia, karena sebagian besar perkebunan sawit milik petani tidak bisa memenuhi standar tersebut.

Hasil analisis lainnya, kata Syarkawi, adalah kesepakatan IPOP memiliki posisi lebih tinggi kedudukannya dibanding regulasi pemerintah, padahal IPOP hanya merupakan kesepakatan pelaku usaha.

Dan sampai dengan saat ini, tidak ada dasar hukum bagi implementasi IPOP karena bukan regulasi.

Syarkawi menilai pemberlakuan standar yang tinggi oleh lima perusahaan dapat menekan harga kelapa sawit karena petani tidak memiliki akses penjualan.

"Pembeli yang didominasi pedagang besar menekan harga kelapa sawit petani," katanya.

Menurut pengusaha kelapa sawit asal Aceh, Sabri Basyah, harga sawit tertekan 10-15 persen karena dinilai tak sesuai kriteria IPOP.

Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mengapresiasi keputusan KPPU tersebut serta mendukung langkah Kementan yang akan menjadikan keputusan KPPU tersebut sebagai landasan hukum untuk membubarkan IPOP.

Namun Firman mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan yang isinya membubarkan implementasi IPOP di Indonesia.

"Pemerintah harus segera buat peraturan tertulis, entah itu peraturan menteri atau peraturan pemerintah, sehingga bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah sendiri untuk membubarkan IPOP. Secara politis kami siap memback up," tegas Firman.

Direktur IPOP Nurdiana Darus mengatakan anggota IPOP telah proaktif berkonsultasi dan berdiskusi dengan KPPU tentang ikrar dan implementasinya sejak Juni 2015.

Kemudian, KPPU mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa IPOP berpotensi sebagai sebuah kartel dan menuliskan beberapa poin rekomendasi atas pernyataan tersebut.

"Sejak saat itu, IPOP telah berupaya untuk memenuhi rekomendasi tersebut, serta terbuka untuk monitoring dan evaluasi di masa mendatang," ujarnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kesepakatan Batas Minimum Bunga Pindar Dinilai Bukan Kartel, Ini Penjelasannya

Kesepakatan Batas Minimum Bunga Pindar Dinilai Bukan Kartel, Ini Penjelasannya

Bisnis | Selasa, 20 Oktober 2026 | 17:43 WIB

Pengaturan Bunga Pindar Dinilai Pakar Tak Otomatis Bisa Disebut Kartel

Pengaturan Bunga Pindar Dinilai Pakar Tak Otomatis Bisa Disebut Kartel

Bisnis | Rabu, 30 September 2026 | 09:52 WIB

Gembong Narkoba El Chapo Merengek Minta Pulang ke Meksiko, Mau Nonton Piala Dunia?

Gembong Narkoba El Chapo Merengek Minta Pulang ke Meksiko, Mau Nonton Piala Dunia?

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 09:21 WIB

Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit

Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:28 WIB

Jerit Ibu di Meksiko: Anak Kami Dihilangkan, Kalian Berpesta Piala Dunia 2026

Jerit Ibu di Meksiko: Anak Kami Dihilangkan, Kalian Berpesta Piala Dunia 2026

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 11:53 WIB

Piala Dunia 2026 Tak Aman? Pakar Keamanan Ungkap Ancaman Nyata di AS dan Meksiko

Piala Dunia 2026 Tak Aman? Pakar Keamanan Ungkap Ancaman Nyata di AS dan Meksiko

Bola | Selasa, 05 Mei 2026 | 14:57 WIB

Neraka di Sinaloa: 3.180 Orang Tewas, Ribuan Diculik dalam Perang Kartel

Neraka di Sinaloa: 3.180 Orang Tewas, Ribuan Diculik dalam Perang Kartel

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 12:00 WIB

Dampak Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC, Dunia Makin Krisis Pasokan Minyak Mentah?

Dampak Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC, Dunia Makin Krisis Pasokan Minyak Mentah?

News | Rabu, 29 April 2026 | 10:09 WIB

Militer Meksiko Ringkus El Jardinero Pemimpin Kartel JNGC yang Paling Dicari Tanpa Letusan Senjata

Militer Meksiko Ringkus El Jardinero Pemimpin Kartel JNGC yang Paling Dicari Tanpa Letusan Senjata

News | Selasa, 28 April 2026 | 15:34 WIB

Divonis Praktikkan Kartel Bunga, Pinjol Adakami dan Asetku Didenda Ratusan Miliar

Divonis Praktikkan Kartel Bunga, Pinjol Adakami dan Asetku Didenda Ratusan Miliar

Bisnis | Kamis, 26 Maret 2026 | 21:21 WIB

Terkini

Bupati Kupang Kader Gerindra Terseret Kekerasan Seksual, Polda NTT: Kami Tidak Tebang Pilih!

Bupati Kupang Kader Gerindra Terseret Kekerasan Seksual, Polda NTT: Kami Tidak Tebang Pilih!

News | Senin, 16 November 2026 | 07:32 WIB

IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini, Cek Rekomendasi Saham yang Bisa Cuan

IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini, Cek Rekomendasi Saham yang Bisa Cuan

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 07:25 WIB

Review Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: Merawat Makna Sebuah Kehidupan

Review Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati: Merawat Makna Sebuah Kehidupan

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 07:25 WIB

Menolak Menyerah pada Usia! Petani 81 Tahun Sabet Wisudawati Terbaik di Lampung Selatan

Menolak Menyerah pada Usia! Petani 81 Tahun Sabet Wisudawati Terbaik di Lampung Selatan

Lampung | Senin, 16 November 2026 | 07:24 WIB

Operasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Napi Positif, Kalapas Klaim Kecolongan

Operasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Napi Positif, Kalapas Klaim Kecolongan

News | Senin, 16 November 2026 | 07:13 WIB

3 Shio Diprediksi Hoki Selama 16-22 November 2026, Kabar Baik akan Datang Minggu Ini

3 Shio Diprediksi Hoki Selama 16-22 November 2026, Kabar Baik akan Datang Minggu Ini

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 06:56 WIB

Coach Timo Tegaskan MLSC Bukan Sekadar Kuantitas, Seri I Malang Jadi Bukti Pembinaan Berjenjang

Coach Timo Tegaskan MLSC Bukan Sekadar Kuantitas, Seri I Malang Jadi Bukti Pembinaan Berjenjang

Bola | Senin, 16 November 2026 | 06:47 WIB

Kursi DPR Bukan Tempat Belajar dari Nol: Calon Wakil Rakyat Harus Kompeten

Kursi DPR Bukan Tempat Belajar dari Nol: Calon Wakil Rakyat Harus Kompeten

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 06:43 WIB

Ada 2 Pesawat, Kenapa Prabowo Pakai Pesawat Registrasi Negara Bebas Pajak?

Ada 2 Pesawat, Kenapa Prabowo Pakai Pesawat Registrasi Negara Bebas Pajak?

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 06:00 WIB

Penumpang KRL Makin Ramai, KAI Commuter Uji Kereta 12 Gerbong

Penumpang KRL Makin Ramai, KAI Commuter Uji Kereta 12 Gerbong

Foto | Senin, 16 November 2026 | 06:00 WIB

×