Suara.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna bersama seluruh menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2016). Agenda sidang membahas dua topik, yaitu perkembangan pembahasan APBN Perubahan Tahun 2016 dan persiapan Hari Raya Idul Fitri.
"Siang hari ini kita akan berbicara yang berkaitan dengan pertama APBNP dan kedua berkaitan dengan Lebaran, kondisi pangan, ketiga berkaitan dengan revolusi mental," kata Jokowi ketika membuka sidang paripurna kabinet.
Dia menjelaskan situasi perekonomian global sekarang ini belum stabil dan harus terus diwaspadai. Setiap Minggu, pergerakan ekonomi berubah.
"Tetapi, pada kuartal I tahun 2016 sedikit menurun jadi 4,92 persen. Ini sekali lagi, pada awal Januari dan akhir Desember (tahun lalu) sudah diberikan peringatan agar belanja kementerian dan lembaga didorong untuk bisa dipercepat. Tapi dalam praktek, angka-angka di Kementerian masih lambat. Hanya satu, dua, tiga kementerian yang bisa mempercepat, seperti kementerian PU empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya," ujar dia.
Jokowi menambahkan persoalan ekonomi tergantung dua hal, pertama, belanja pemerintah, kedua, investasi.
Menurut Kepala Negara jika belanja pemerintah tidak segera dilaksanakan, akan mengakibatkan pertumbuhan lebih lambat. Begitu pula dengan investasi, jika Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak bisa mendorong cepat teralisasi investasi, juga tidak akan memberikan efek konkrit pada pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita juga harus sadar, investor juga jadi rebutan negara lain yang kondisinya jauh lebih jelek dari kita. Kalau sebuah proyek bisa dikerjakan swasta, investor, serahkan pada mereka. Jangan malah kebalik, investor berminat, tapi malah kita pakai APBN. Sehingga APBN bisa digiring untuk dipakai ke (program) yang lain," tutur dia.
Jokowi menekankan agar indikator ekonomi mengenai investasi langsung, inflasi, indeks gini ratio juga dijaga, terutama inflasi jelang Lebaran.
"Hati-hati ini jadi tanggungjawab kemendag, tapi kementerian lain juga berperan seperti kementan dan BUMN. Karena juga menyangkut hal yang berkaitan dengan inflasi, paling tidak harus di bawah empat persen untuk tahun ini inflasinya," kata dia.
Selain itu, Jokowi menuturkan kebiasaan setiap saat Ramadan dan jelang Lebaran harga barang-barang selalu naik, hal itu harus diubah. Meski demand atau permintaan di pasaran naik, tetapi supply (pasokan barang) juga harus tetap dikendalikan, sehingga harga-harga jadi tidak ikut naik.
"Saya hanya bayangkan seperti negara lain, akhir tahun waktu Natal justru ada diskon besar-besaran. Saya bayangin, harusnya ada itu (diskon besar-besaran). Tempat lain bisa kenapa kita tidak. Ini malah cepat-cepatan naik. Ini yang harus dilakukan perubahan. Dan saya yakin kita mampu lakukan, asal terkonsep, terlaksana, dan implementasi di lapangan diikuti," ujar dia.
"Karena nanti dampak dari kenaikan harga, yang terkena adalah rakyat kecil, petani, buruh tani. Sebab 80 persen petani kita konsumen beras, meskipun petani," Jokowi menambahkan.
TERPOPULER
