Jokowi: Proyek 35 Ribu MW Prioritas Daerah Kekurangan Pasokan

Suara.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri agar prioritas pembangunan proyek listrik 35 ribu MW dapat diarahkan ke daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan listrik.

‎"Saya sudah melihat kondisi di lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan kita di beberapa provinsi, baik di Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, NTB, dan Bali. Melalui kunjungan itu, saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan, berikan prioritas pada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35 ribu MW dan penerapan subsidi listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Jokowi menambahkan pembangunan dapat dilakukan, baik menggunakan mobile power plant maupun marine vessel power plant.

Terkait dengan daerah-daerah yang tidak memiliki masalah pasokan listrik, Jokowi meminta dilakukan kalkulasi kembali terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang ada, serta permintaan dari masyarakat dan industri.

"Kemudian untuk daerah yang kemungkinan sudah ada yang berlebih, arahkan kepada konversi ke energi baru terbarukan," ujar dia.

Sama halnya dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan tol yang mangkrak, Jokowi juga berkomitmen untuk melanjutkan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang telah terhenti selama bertahun-tahun, seperti di Kalimantan Barat yang sudah berhenti sekitar tujuh, delapan tahun dan menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun.

“Di Gorontalo misalnya yang sudah dibangun sejak 2007 berarti sudah delapan tahun, 2 x 25 MW juga baru 47 persen berhenti,” tutur dia.

Namun demikian, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu terkait apakah proyek yang mangkrak tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

"Ini tentu saja perlu sebuah keputusan, dilanjutkan atau dibiarkan. Kalau dibiarkan konsekuensinya apa. Ini uang negara, aset kita. Kalau diteruskan tentu saja perlu ada sebuah cut off terlebih dahulu sehingga perhitungannya menjadi jelas," kata dia.

Libatkan swasta dalam pembangunan pembangkit listrik

Jokowi juga berharap agar pihak swasta dapat lebih berperan serta dalam proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, utamanya yang terkait dengan penggunaan energi baru yang terbarukan. Dia menilai penggunaan energi baru yang terbarukan tersebut dapat meningkatkan kapasitas potensi pembangkit listrik yang cukup besar.

"Kemudian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, saya melihat agar swasta diberikan peran yang lebih. Terutama yang berkaitan dengan potensi energi baru yang terbarukan. Geothermal saya kira berikan prioritas, yang hydro juga berikan prioritas," ujar dia.

Adapun terkait dengan penerapan subsidi listrik, dia ingin memastikan bagi warganya yang tidak mampu untuk benar-benar memperoleh subsidi tersebut. Oleh karenanya, Jokowi meminta data-data terkait subsidi untuk divalidasi dengan baik sehingga tidak terjadi perbedaan data.

"Terkait subsidi, tolong dikalkulasi dengan hati-hati. Cermat dalam menghitung dan cermat dalam penerapannya sehingga subsidi akan tepat sasaran. Terutama bagi yang tidak mampu, yang miskin, ini harus benar-benar dipastikan agar mereka mendapatkan subsidi itu," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini berharap dengan adanya percepatan penyelesaian program pembangunan listrik 35.000 MW dan penerapan subsidi listrik yang tepat sasaran pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Saya ingin tegaskan sekali lagi, bahwa subsidi harus tepat sasaran dan kita juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan program listrik 35.000 MW‎ sehingga manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas," kata Jokowi.

‎Hadir dalam rapat terbatas, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, dan beberapa anggota Kabinet Kerja lainnya.