Kementerian Perhubungan akan segera melakukan upaya reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), efisiensi anggaran, dan konektivitas. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada diskusi dengan pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (29/7/2016).
Menurut Budi, berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengharapkan adanya suatu upaya baru yang berkaitan dengan mengifisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melibatkan pihak swasta sebanyak mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Misalnya APBN Rp 15 triliun, kalau sekarang bisa untuk membangun 5 proyek tapi karena itu jadi stimulus, APBN bisa dipakai di 10 proyek atau lebih. Urutannya adalah pihak swasta, kemudian pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan terakhir memakai APBN,” jelas Budi.
Prioritas program kerja mantan Direktur Utama PT Angkarasa Pura II tersebut adalah deregulasi peraturan. “Saya sedang minta semua Eselon 1 untuk menginventarisir apakah aturan itu sewajarnya ada gunanya atau ada aturan yang sudah tidak perlu lagi sehingga rencana untuk memberikan kesempatan lebih kepada swasta dapat tercapai dengan lebih mudah,” papar Budi.
Prioritas lainnya adalah konektivitas transportasi. Menurut Menhub Budi, konektivitas transportasi tersebut berkaitan langsung dengan keterjangkauan daerah, pariwisata, dan menekan disparitas harga.
Yang tidak kalah penting menurut Budi adalah pembangunan SDM transportasi. “SDM menjadi faktor yang sangat krusial karena SDM Kementerian Perhubungan jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Budi. Budi menyatakan akan membuat suatu formula untuk mengajak seluruh pegawai Kementerian Perhubungan untuk me-reform dirinya sendiri.
Program lainnya adalah program tata kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). “Tujuannya agar UPT kita lebih profesional dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat serta untuk mendapatkan benefit yang memadai,” ujar Budi.
Selanjutnya Budi juga memerintahkan masing-masing Eselon 1 Kementerian Perhubungan untuk mempunyai quick win dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. “Misalnya setelah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, ada program reaktivasi rel kereta api di beberapa daerah,” jelas Menhub Budi. Pada reaktivasi rel kereta api tersebut, Menhub Budi kembali menegaskan bahwa pihak swasta dapat berpartisipasi sehingga ada kemanfaatan finansial yang memberikan porsi kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan suatu distribusi anggaran yang lebih merata ke berbagai pihak.
Terkait anggaran, Budi menyatakan bahwa penggunaan anggaran digunakan dengan prinsip money follow program dan bukan money follow function. “Hal tersebut dilakukan agar investasi yang sudah kita lakukan berdedikasi untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat,” pungkas Budi.
TERPOPULER
