Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas evaluasi kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8/2016) siang. Dalam rapat Jokowi menekankan percepatan pelayanan publik, khususnya perizinan di sektor investasi.
"Yang utamanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang sudah berjalan hampir lebih dari satu tahun. Kalau kita melihat data investasi dibanding 2014, 2015 naik kurang lebih 17,8 persen, tetapi apapun PTSP yang ada di BKPM harus dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan. Pembenahan-pembenahan, utamanya dalam kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi," kata Jokowi.
Kepala Negara menambahkan PTSP bukan cuma loket, melainkan untuk membuat pelayanan berlangsung cepat. Itu sebabnya, Presiden memerintahkan jajaran agar jangan mempersulit perizinan.
"Saya minta sekali lagi kepada seluruh kementerian, lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal mulai diberikan. Kepala BKPM mulai tarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor nggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ujar dia.
Jokowi minta PTSP betul-betul memberikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan terintegrasi. Jokowi mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan adalah dari investasi.
"Oleh sebab itu semuanya harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Saya harapkan agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses pembuatan perizinan," tutur dia.
"Yang utamanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang sudah berjalan hampir lebih dari satu tahun. Kalau kita melihat data investasi dibanding 2014, 2015 naik kurang lebih 17,8 persen, tetapi apapun PTSP yang ada di BKPM harus dievaluasi untuk perbaikan-perbaikan. Pembenahan-pembenahan, utamanya dalam kecepatan pelayanan investasi agar lebih baik lagi," kata Jokowi.
Kepala Negara menambahkan PTSP bukan cuma loket, melainkan untuk membuat pelayanan berlangsung cepat. Itu sebabnya, Presiden memerintahkan jajaran agar jangan mempersulit perizinan.
"Saya minta sekali lagi kepada seluruh kementerian, lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal mulai diberikan. Kepala BKPM mulai tarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor nggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ujar dia.
Jokowi minta PTSP betul-betul memberikan pelayanan yang cepat, terpadu, dan terintegrasi. Jokowi mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan adalah dari investasi.
"Oleh sebab itu semuanya harus dilihat dan harus ada standarisasi pelayanan investasi yang betul-betul bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Saya harapkan agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses pembuatan perizinan," tutur dia.
