Wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon berharap penerapan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) tidak salah sasaran.
"Jangan sampai tax amnesty ini salah sasaran. Sasarannya adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan, termasuk uang tunai yang ada di luar negeri dan diharapkan bisa masuk," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Fadli mengaku pernah menanyakan hal itu ke Presiden Joko Widodo. Dan jawaban yang didapatkan pun masih sama dengan prinsip awal kebijakan tersebut, yaitu menarik dana dalam jumlah besar yang tersimpan di luar negeri.
"Jadi pada waktu saya bertanya kepada Presiden dalam rapat konsultasi terakhir tentang tax amnesty, saya tanya kepada Presiden urgensinya tax amnesti ini," kata Fadli.
"Presiden menjawab gitu, kalau tax amnesty ini diundang-undangkan nanti akan berbondong-bondong uang masuk dari luar negeri, akan berbondong-bondong masuk," Fadli menambahkan.
Fadli mengakui, bahwa Presiden sempat menyebutkan angka yang besar dari dana yang ditargetkan akan masuk ke Indonesia.
"Saya tanya kepada Presiden ketika itu, berapa itu uang yang akan masuk, banyak lah, akhirnya keluar angka lebih dari Rp180 triliun waktu itu," ujar Fadli.
Berdasarkan jawaban Presiden tersebut, Fadli berkesimpulan bahwa target tax amnesty adalah para pengemplang pajak yang menyimpan uangnya di luar negeri. Bukan harta kekayaan masyarakat yang disimpan di dalam negeri, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
"Jadi kita melihat, harusnya yang menjadi sasaran tax amnesty adalah yang berada di luar negeri itu, repatriasi atau kekayaan orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Bukan yang di dalam negeri, apalagi orang orang yang tidak punya," tutur Fadli.
