Kepala BKPM Sosialisasikan Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi

Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi melakukan reformasi yang menyentuh enam area di antaranya investasi, industri, logistik, pariwisata, ekspor dan daya beli masyarakat.  Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong dalam kegiatan Diplomatic and Chamber of Commerce International Gathering dengan tema Sustaining Confidence, Strengthening Partnersip yang digelar oleh Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Kepala BKPM menjadi salah satu pembicara yang menyampaikan perkembangan paket kebijakan ekonomi pemerintah kepada 250 peserta Diplomatic and Chamber of Commerce International Gathering yang terdiri dari Duta Besar dan perwakilan asing di Indonesia beserta stakeholder.

Thomas Lembong menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah. “Enam area reformasi yang telah diidentifikasi akan terus disempurnakan oleh pemerintah, sehingga paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dapat berfungsi secara optimal dan bermuara pada ekonomi Indonesia yang lebih berdaya saing,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, di Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Tom menilai bahwa dari enam area reformasi yang telah disentuh beberapa perkembangan signifikan di antaranya dari sisi investasi, pertumbuhan investasi dalam semester pertama tahun ini cukup positif di level 14,8 persen, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. “Revisi DNI telah membuat 141 bidang usaha lebih terbuka, kemudian kurang lebih USD 16 miliar telah difasilitasi dalam pelayanan tiga jam yang diluncurkan sejak 11 Januari 2016,” ungkapnya.

Tom juga menjelaskan bahwa area reformasi lainnya yang telah disentuh adalah sektor industri ditandai dengan 99 persen proses deregulasi yang telah dilakukan. Kemudian dua dari delapan KEK yang disusun telah beroperasi, 14 provinsi telah menjalankan formulasi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah serta tambahan insentif pajak telah diimplementasikan.

Terkait dengan sistem penyampaian informasi, Tom menyatakan bahwa BKPM akan mendistribusikan berbagai informasi terkait perkembangan paket kebijakan ekonomi melalui system email blast. “Saat ini kami sedang merancang agar nantinya informasi terkait perkembangan paket kebijakan ekonomi ini dapat kami infokan melalui email blast, sehingga tepat sasaran,” lanjutnya.

Wakil Ketua Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Sofjan Wanandi menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan program percepatan untuk mengoptimalkan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan. “Tentunya pemerintah akan selalu melakukan percepatan-percepatan di berbagai bidang, agar target dan tujuan paket kebijakan ekonomi yang ada bisa tercapai,” jelasnya.

Di area logistik perkembangannya, 12 pusat logistik berikat telah terbentuk, pusat logistik berikat di Cikarang telah memproses impor dan menjadi penyimpanan bagi katun untuk industri tekstil. Untuk area pariwisata terjadi peningkatan 6 persen untuk wisatawan asing, dibukanya 18 bidang usaha pariwisata untuk investor serta tiga dari delapan KEK dialokasikan untuk pariwisata.

Terakhir, area reformasi yang terkait dengan peningkatan daya beli ditunjukkan dengan adanya formulasi penetapan upah minimum yang lebih adil, pemangkasan bunga kredit UKM hingga menjadi 9% serta beroperasinya kapal transportasi untuk hewan ternak yang akan berdampak positif dalam mengurangi biaya transportasi antarkawasan.