Presiden: Proses Izin Investasi Masih Lambat

Suara.com - Presiden Joko Widodo menilai investor yang mau masuk ke Indonesia banyak sekali namun kecepatan dalam melayani belum sesuai harapan.

"Sebenarnya investor yang mau masuk banyak sekali tetapi kecepatan melayani belum mendukung," kata Presiden Jokowi dalam acara Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (ISHI) di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan meskipun sudah ada 13 Paket Kebijakan Ekonomi namun belum mampu mempercepat pelayanan kepada calon investor. Presiden menyebutkan pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi termasuk melalui Paket Kebijakan Ekonomi.

"Seperti paket kebijakan ekonomi kemarin yang menyangkut rumah, izin sampai mencapai 33 atau 981 hari. Baru urus izin sudah lemes, kita potong jadi 11 perizinan atau hanya 44 hari. Seperti ini yang akan terus kita lakukan," kata Jokowi.

Presiden juga mengatakan pemerintah akan terus mengerjakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Tol Trans Sumatera Aceh-Medan, Lampung, dan Palembang sudah dimulai dan akan ketemu di tengah, yang penting dimulai kalau sudah mulai akan jalan terus, kalau tidak dimulai tidak akan pernah jalan," katanya.

Demikian juga pembangunan di wilayah perbatasan seperti di Entikong Kalbar, Motoain Nusa Tenggara Timur.

"Pembangunan Pos lintas batas Entikong sudah dua kali saya lihat, akhir tahun ini selesai, termasuk pelebaran jalan," katanya.

Ia menyebutkan pemerintah juga membangun kereta api ringan (LRT) untuk mengatasi kemacetan yang menimbulkan kerugian hingga sekitar triliunan rupiah.

Pemerintah juga mengembangkan pelabuhan laut karena 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan.

"Sekarang ada ketentuan kalau bangun industri harus ada kawasan industrinya agar efisien," katanya.

Selain itu, bandara juga dikembangkan untuk mendorong kemajuan daerah termasuk sektor pariwisata.

Penyediaan energi listrik juga terus dilakukan melalui Program Listrik 35.000 MW.

"Itu memang besar, tapi kerja harus ada target. Perizinan juga sudah dipotong dari 59 izin menjadi hanya 20an," katanya.

Presiden juga mengungkapkan upaya mendorong perkembangan sektor UMKM melalui penurunan bunga KUR.

"Bunga KUR tahun ini hanya 9,0 persen kita subsidi Rp10 triliun. Tahun depan 7,0 persn dan kita subsidi karena kita ingin UMKM memperoleh kredit cepat dan mudah, tanpa itu tak mudah bersaing dengan pengusaha negara lain," katanya.

Pemerintah, kata Presiden, juga berupaya mengendalikan inflasi sehingga masyarakat dapat merasakan adanya pertumbuhan ekonomi.

"Inflasi tahun lalu 3,53 persen, kalau dikendalikan terus dan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, masih ada yang dinikmati masyarakat," kata Jokowi. (Antara)