Pemerintah memberikan peluang kepada swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Diklatnas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Angkatan IV di Lemhanas RI, Rabu (12/10/2016).
"Dalam kebijakan pemerintah, kita memberikan peluang seluas-luasnya kepada swasta. Kalau secara economy feasible, dan secara financial viable maka swasta kita dorong masuk," ujar Menteri Basuki.
Kalau swasta belum mampu sendiri, menurutnya, Kementerian PUPR akan berikan kesempatan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lanjutnya, kalau melalui KPBU belum mau masuk juga, maka penugasan diberikan kepada BUMN, kalau BUMN tidak bisa, baru APBN. "Sebenarnya APBN, direct government spending-nya itu merupakan opsi terakhir untuk pembangunan infrastruktur tersebut," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki memberikan salah satu contoh, seperti pembangunan 49 waduk. Menurutnya, dulu pembangunan masih dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masih sering terjadi BUMN melakukan Kerjasama Operasi (KSO) antar BUMN. "Sekarang saya larang, sejak tahun kemarin sudah mulai. Jadi BUMN harus ber KSO dengan swasta. Demikian juga untuk jalan-jalan tol saya mendorong untuk mengarah ke swasta," ucapnya.
Agar swasta tertarik masuk dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah memberikan beberapa kemudahan, seperti menyederhanakan proses pengadaan infrastruktur. Perusahaan asing dapat mengikuti lelang proyek infrastruktur tanpa harus mendirikan perusahaan di Indonesia, namun tetap harus mendirikan entitas bisnis di Indonesia setelah ditetapkan menjadi pemenang lelang.
Kemudian ada jaminan pemerintah oleh Kementerian Keuangan melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan lainnya.
Sebagai informasi peluang, Menteri Basuki menjelaskan bahwa dalam rencana strategis 2015-2019 pembangunan infrastruktur PUPR, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran senilai Rp 931,50 triliun. "Namun untuk pembiayaan infrastruktur tidak hanya dari APBN yang berupa belanja modal, tapi juga pembiayaan dari swasta dan KPBU tadi," katanya.
Menteri Basuki menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, Kementerian PUPR akan membangun 1 juta hektar jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta hektar. Kemudian membangun 65 waduk yang terdiri dari 49 waduk baru dan 16 waduk lanjutan, lalu pembangunan 1.893 embung dan lainnya.
"Pembangunan embung ini banyak sekali dan tidak besar-besar, sehingga HIPMI ini pasti bisa melaksanakan (membangun-red) embung-embung ini," ujarnya.
Kemudian terkait konektivitas, Kementerian PUPR bangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer, peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 3.073 kilometer, pembangunan jembatan sepanjang 29.859 meter, peningkatan jembatan 19.951 meter dan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer.
Jalan tol, lanjut Menteri Basuki, kalau di China setahun bisa membangun sekitar 4.000 sampai 5.000 kilometer per tahun, sementara Indonesia lima tahun hanya 1.000 kilometer. "Karena selama 40 tahun sebelumnya, dari Jagorawi sampai 2014 kita hanya punya 870 kilometer, lima tahun ke depan kita ingin 1.000 kilometer dan mudah-mudahan tercapai pada 2019 nanti," tuturnya.
Sementara terkait perumahan dan permukiman, Kementerian PUPR membangun rumah susun, rumah tampak, rumah khusus di daerah perbatasan. "Pembangunan perumahan juga menjadi penggerak ekonomi yang dahsyat sekali karena industri rumah ini mengait tidak kurang dari 150 bisnis ikutan, seperti paku, pasir, papan, genteng dan lainnya," kata Menteri Basuki.
TERPOPULER
