Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR memerlukan para ahli insinyur seperti ahli jembatan, ahli jalan, ahli bendungan dan ahli jalan raya.
“Kami merasa di PUPR sudah jarang ahli jembatan, ahli irigasi, ahli bendungan, ahli jalan raya,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapimnas Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Selasa (11/10/2016). Rapimnas PII dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Natsir, Ketua Umum PII Hermanto Dardak serta pengurus PII Pusat dan Cabang.
Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan insiyur profesional di Indonesia hingga 2025 sebanyak 120.000 atau sekitar 10.000 insinyur profesional per tahun. Kementerian PUPR telah bekerjasama politeknik-politeknik diantaranya Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) di level politeknik dan menerima para mahasiswa untuk magang di proyek Kementerian PUPR.
“Insinyur juga seperti dokter. Setelah wisuda baru menjadi Sarjana Kedokteran. Untuk menjadi Dokter, perlu koas/ magang selama dua tahun. Demikian juga Fakultas Teknik yang begitu lulus baru menjadi Sarjana Teknik, belum menjadi insiyur. Sarjana Teknik belum bisa mendesain dan menyusun RAB. Sehingga harus ada pendidikan khusus secara profesional. Dalam arti, begitu lulus dengan sertifikat profesional bisa bekerja sebagai perencana dan pengawas,” jelas Basuki.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PII Hermanto Dardak menjelaskan untuk meningkatkan daya saing, perlu meningkatkan kualitas insinyur baik nasional maupun internasional. Untuk itu dilakukan program profesi insinyur. Dalam program tersebut, terdiri dari 70 persen magang dan 30 persen materi di kelas.
Arah pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Nawacita Presiden RI, diantaranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Terkait daya saing global, berdasarkan Indeks Daya Saing Global (GCI), Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 37 pada tahun 2015 menjadi peringkat 41 pada tahun 2016. Salah satu indikator daya saing global adalah infrastruktur.
Kementerian PUPR sendiri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur memiliki target pembangunan 2015-2019, diantaranya:
Mewujudkan ketahanan air/pangan dengan pembangunan 65 waduk, 1 juta Ha jaringan irigasi baru, sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 67,52 m3/detik, serta sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang 530 km.
Penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan 2.650 km jalan baru, 29.859 km jembatan, dan 1.000 km jalan tol.
Mewujudkan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan melalui dukungan penyediaan rumah hunian (Program Pembangunan Sejuta Rumah) dengan pembangunan 550 ribu unit rumah susun untuk MBR, 50 ribu unit rumah khusus, serta 1,75 juta unit rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni.
Peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh (Program 100, 0, 100) dengan pembangunan 32.823 liter/detik SPAM, pembangunan 38.431 Ha infrastruktur di permukiman kumuh, pembangunan pengolahan air limbah untuk melayani 667.687 KK dan pembangunan sistem penanganan sampah untuk melayani 6,9 juta KK.
Pembangunan infrastruktur PUPR disusun berbasis pengembangan wilayah dengan fokus mendukung 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Termasuk didalamnya kawasan strategis pariwisata, kawasan-kawasan industri prioritas, pelabuhan maupun perkotaan strategis nasional untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.
Dukungan insinyur dalam proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan memberikan nilai tambah pada lingkungan terbangun/binaan. Hal tersebut diindikasikan dengan pelaksanaan pekerjaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat metode.
TERPOPULER
