Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pembangunan proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya harus mengutamakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, untuk memuwujudkan hal tersebut, Indonesia harus berhubungan baik dengan siapa saja, tidak hanya Jepang yang sudah berpeluang besar menggarapnya. Namun, dia menegaskan bahwa meskipun membutuhkan negara yang siap membangunny proyek tersebut, bukan berarti Indonesia mengikuti saja kemauannya.
"Kita harus baik kepada semua orang, ini demi kepentingan nasional. Kita beri peluang besar kepada Jepang, kita tidak mau didikte, kita akan lihat angka yang mereka berikan," kata Luhut di gedung BPPT, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).
Lebih lanjut Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut mengatakan apabila ada Jepang tidak mampu atau memberikan angka yang tinggi, maka kemungkinan akan berpaling ke nagara yang lainnya.
"Kita cari alternatif yang murah, kalau Jepang tidak bisa kasih murah kita cari yang lain," kata Luhut.
Luhut menjelaskan, pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya memberikan dampak ekonomi yang besar kepada masyarakat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan membuat feasibility study dari proyek ini.
Luhut akan bertemu dengan pihak Jepang pada awal November. Ia berharap, dapat memberikan gambaran lebih rinci terkait proyek ini.Kerja sama dengan Jepang berdasarkan kesepatakan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Luhut menambahkan, penjajakan kerja sama proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini membuat hubungan antara Indonesia dan Jepang lebih baik.
Kerja sama dengan Jepang hampir terjalin dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi sayang, niat kerja sama kandas karena pemerintah lebih memilih konsorsium asal Cina yang memberikan biaya lebih murah.
