Suara.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, pemerintah masih menunggu laporan 34 proyek listrik yang mangkrak dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini menyusul Presiden Jokowi yang meminta kepada BPKP memastikan status 34 proyek listrik yang mangkrak.
"Belum. Dalam rapat terbatas Presiden Jokowi meminta untuk dievaluasi," ujar Johan di Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Ketika disinggung perihal lokasi 34 proyek listrik, dia mengaku, tak mengetahuinya secara detail.
"Saya sih tidak tahu ada berapa proyek di pembangkit listrik. Tapi sudah ada yang pernah dilakukan dalam pemerintah sekarang sehingga perlu dievaluasi jangan sampai karena ini menyangkut dana yang besar," katanya.
Oleh karena itu, Johan menegaskan, Jokowi telah menginstruksikan agar BPKP segera melakukan audit untuk segera ditindaklanjuti.
"Karena itu perlu dievaluasi. Perlu diaudit kembali apakah proyek itu bisa diteruskan. Kedua apakah proyek ini mangkraknya karena faktor apa," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas saat membahas proyek mega listrik 35.000 watt, meminta kepada BPKB, untuk memastikan status 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Proyek yang sudah menelan biaya triliunan rupiah ini harus dipastikan statusnya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak.
“Kalau memang ini tidak bisa diteruskan ya sudah berarti saya akan bawa ke KPK. Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil gede sekali 3-4 triliun pembangkit listrik sampai sekarang saya belum dapat kepastian mengenai ini," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (1/11/2016).