Suara.com - Rencana pemerintah membentuk holding badan usaha milik negara di sektor minyak dan gas yang seharusnya sudah selesai tahun ini terpaksa harus mundur menjadi kuartal I tahun 2017.
Menteri BUMN Rini Soemarno masih membahas rencana tersebut dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero).
“Kami masih terus berupaya pembentukan holding energi dan holding pertambangan terealisasi tahun 2016. Kalau nggak ya minimal awal tahun,” kata Rini di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).
Rini menambahkan tidak ada persoalan yang berarti untuk membentuk holding BUMN energi, walaupun masih membutuhkan tambahan waktu agar saat direalisasikan dapat berjalan dengan baik.
“Nggak kok, nggak asa kendala apa-apa. ini Cuma kan perlu pengertian semua kementerian-kementerian lain, perlu koordinasi. Tapi ini sudah selesai. Nah yang kami tunggu itu PPnya. Karena PP itu kan diputarkan ke setiap menteri. Kalau sudah ya bisa jalan,” katanya.
Data Kementerian BUMN menyebutkan selain holding migas dan holding tambang, pemerintah juga mempersiapkan empat holding yaitu BUMN jalan tol dan konstruksi, BUMN perumahan, BUMN pangan, BUMN perbankan dan jasa keuangan.
