Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.813.000
Beli Rp2.675.000
IHSG 7.101,226
LQ45 684,142
Srikehati 332,003
JII 470,939
USD/IDR 17.319

Hadapi MEA, Pemerintah Diminta Pertegas Sertifikasi Tenaga Kerja

Adhitya Himawan | Suara.com

Selasa, 03 Januari 2017 | 02:00 WIB
Hadapi MEA, Pemerintah Diminta Pertegas Sertifikasi Tenaga Kerja
Sertifikasi tenaga kerja konstruksi BUMN. [Dok Kementerian PUPR]

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid mengatakan kepemilikan sertifikasi harus dipertegas dalam lalu lintas tenaga kerja antarnegara ASEAN.

"Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memungkinkan kebebasan lalu lintas tenaga kerja antarnegara ASEAN, tetapi kepemilikan sertifikasinya harus diperjelas," kata Edy pada diskusi "Refleksi Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi dan kontribusi KAHMI untuk Negeri" di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (2/1/2017).

Menurut Edy, dalam konteks pemberlakuan MEA seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati konsep aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor) selain aliran bebas jasa (free flow of services) dan aliran bebas barang (free flow goods).

Adapun tenaga terampil yang disepakati negara-negara ASEAN sesuai "Mutual Recognition Arrangement (MRA)" ada delapan profesi yakni insinyur, perawat, arsitek, tenaga survei, dokter gigi, akuntan, jasa wisata, dan dokter.

"Tidak serta merta dapat keluar masuk, mereka harus tersertifikasi betul," kata mantan rektor UII itu.

Oleh sebab itu, menurut dia, apabila tenaga kerja asing yang telah keluar masuk di Indonesia saat ini banyak di antaranya adalah tenaga kasar maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan dalam pemberlakuan MEA.

"Apabila yang tersebar di media sosial (medsos) benar maka tidak sesuai. Apalagi di Indonesia sendiri masih banyak pengangguran," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan 21.000 orang tenaga kerja kasar yang dikabarkan masuk Indonesia bisa jadi merupakan tenaga kerja ilegal.

Jika demikian, menurut dia, sebetulnya jumlah itu lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang tersebar di Arab Saudi dan Malaysia yang jumlahnya justru mencapai jutaan orang.

"Kalau tenaga asing itu ilegal maka tidak membahayakan, karena tinggal ditindak secara hukum dan dideportasi," kata dia. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pasar Lebih Banyak Menyerap Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah

Pasar Lebih Banyak Menyerap Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah

Bisnis | Senin, 02 Januari 2017 | 23:50 WIB

BKPM Klaim Indonesia Sebenarnya Kekurangan Tenaga Kerja Asing

BKPM Klaim Indonesia Sebenarnya Kekurangan Tenaga Kerja Asing

Bisnis | Kamis, 29 Desember 2016 | 18:40 WIB

Inilah Penyebab Inefisiensi Dunia Usaha versi Kadin

Inilah Penyebab Inefisiensi Dunia Usaha versi Kadin

Bisnis | Sabtu, 24 Desember 2016 | 10:43 WIB

1.183 Tenaga Konstruksi Se-Sulawesi Ikuti Sertifikasi

1.183 Tenaga Konstruksi Se-Sulawesi Ikuti Sertifikasi

Bisnis | Senin, 19 Desember 2016 | 09:56 WIB

Sertifikasi Serentak 2.250 Tenaga Konstruksi di Jakarta

Sertifikasi Serentak 2.250 Tenaga Konstruksi di Jakarta

Bisnis | Senin, 19 Desember 2016 | 09:49 WIB

HIPMI Jaya: Pengusaha Lokal Harus Bisa Bersaing

HIPMI Jaya: Pengusaha Lokal Harus Bisa Bersaing

Bisnis | Senin, 12 Desember 2016 | 13:19 WIB

Pemerintah Canangkan Reindustrialisasi Mulai Tahun 2017

Pemerintah Canangkan Reindustrialisasi Mulai Tahun 2017

Bisnis | Senin, 12 Desember 2016 | 06:34 WIB

Menteri Airlangga Klaim Indonesia Punya Banyak Industri Juara

Menteri Airlangga Klaim Indonesia Punya Banyak Industri Juara

Bisnis | Senin, 12 Desember 2016 | 06:29 WIB

Kompetensi Tenaga Ahli Muda di Bidang Konstruksi Terus Didorong

Kompetensi Tenaga Ahli Muda di Bidang Konstruksi Terus Didorong

Bisnis | Minggu, 11 Desember 2016 | 07:20 WIB

Pemerintah Godok Regulasi Tenaga Kerja di Sektor Prioritas

Pemerintah Godok Regulasi Tenaga Kerja di Sektor Prioritas

Bisnis | Jum'at, 09 Desember 2016 | 06:31 WIB

Terkini

Emiten Sawit SSMS Tebar Dividen Rp 800 Miliar

Emiten Sawit SSMS Tebar Dividen Rp 800 Miliar

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:53 WIB

DJP Perpanjang Lapor SPT PPh Badan hingga Akhir Mei 2026

DJP Perpanjang Lapor SPT PPh Badan hingga Akhir Mei 2026

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:46 WIB

Tekan Emisi 286 Ribu Ton CO2, PLN NP Genjot Cofiring Biomassa

Tekan Emisi 286 Ribu Ton CO2, PLN NP Genjot Cofiring Biomassa

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:41 WIB

Panas! Menteri Ara Siap Lawan Hercules Demi Bangun Rusun di Tanah Abang

Panas! Menteri Ara Siap Lawan Hercules Demi Bangun Rusun di Tanah Abang

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:31 WIB

UMKM Digenjot Naik Kelas lewat Pemanfaatan Teknologi AI

UMKM Digenjot Naik Kelas lewat Pemanfaatan Teknologi AI

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:27 WIB

Bos Bio Farma Temui Kepala BPOM, Bahas Strategi Kuasai Pasar Global

Bos Bio Farma Temui Kepala BPOM, Bahas Strategi Kuasai Pasar Global

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:21 WIB

Pemerintah Yakin B50 Bikin Hemat Negara Rp 139,8 Triliun

Pemerintah Yakin B50 Bikin Hemat Negara Rp 139,8 Triliun

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:12 WIB

Agar Subsidi Tepat Sasaran, QR Code BBM Kini Diawasi Lebih Ketat

Agar Subsidi Tepat Sasaran, QR Code BBM Kini Diawasi Lebih Ketat

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:07 WIB

Akses Sanitasi Masih Minim, Industri Arsitektur Mulai Cari Solusi

Akses Sanitasi Masih Minim, Industri Arsitektur Mulai Cari Solusi

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:03 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi, Ini Tugasnya

Pemerintah Bentuk Satgas Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi, Ini Tugasnya

Bisnis | Kamis, 30 April 2026 | 18:02 WIB