Suara.com - Stabilitas perekonomian perlu dikendalikan demi kesejahteraan masyarakat, dan hal itu memerlukan kerja bersama semua instansi terkait terutama yang masuk dalam TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Hal ini disampaikan seorang pejabat Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara.
"FGD (Focus Group Discussion) ini sangat penting dan perlu dilakukan secara rutin dan berkala, agar permasalahan menyangkut stabilitas ekonomi yang selama ini ada pada level eceran bisa dibahas untuk diselesaikan secara bersama," kata Kepala Tim Penasihat dan Pengembangan Ekonomi Perwakilan BI Malut, Jarot Urawean di Ternate, Minggu (14/1/2017).
Menurutnya, reformasi pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan harus didukung oleh semua pihak terkait.
Diungkapkan, permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terjadi di tingkat pengecer yang masih sangat sulit diatur, selain arus pasokan barang yang terkendala cuaca dan terbatasnya kemampuan petani lokal dalam memproduksi komoditas pangan sehingga harus mendatangkannya dari luar daerah.
Di bidang perikanan, sebenarnya sudah banyak mengalami reformasi tetapi masalah penangkapan ikan hingga pemasarannya masih ada kendala. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius.
Dinas Kelautan dan Perikanan Malut telah melakukan berbagai upaya termasuk mendirikan Pasar Pembersihan dan Pendistribusian Ikan (PPDI) untuk menjaga stabilitas harga ikan, yang saat ini terlalu mahal.
"Laut Maluku Utara merupakan lumbung ikan, jadi mahalnya harga ikan ini harus disikapi secara serius," kata Jarot. [Antara]
