Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dalam beberapa tahun ke depan.
"Fokus Pak Presiden akan membangun berbagai infrastruktur di wilayah barat dan timur Indonesia termasuk perbatasan, hal ini dilakukan untuk mendongkrak perekonomian perbatasan," Dirjen Bina Marga KemenPUPR, Arie Setiadi Moerwanto di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).
Arie mengaku, sempat mendapat kritik dari berbagai pihak lantaran pembangunan di wilayah perbatasan dinilai tidak menguntungkan bagi Indonesia.
"Banyak kritik kepada kami, katakanlah kenapa kita harus membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, dengan Papua New Guinea, Timor Leste. Jawaban kami, kita punya potensi cukup besar di sana. Dan infrastruktur kita harus lebih baik dari sana (negara tetangga)," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan terus menggenjot pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pembangunan jalan di sejumlah perbatasan negara.
"Kritikan itu wajar, kami akan tetap melakukan pembangunan infrastruktur itu. Misalnya pihaknya membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Agar hasil bumi kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan baik," kata Arie.
