Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA di Istana Negara dengan disaksikan Presiden Joko Widodo, Jumat (17/2/2017).
Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk menggalang sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian.
"Jadi, dalam proyek strategis nasional nanti ada bagian yang lewat PINA, yang nggak perlu campur tangan dari anggaran. Sehingga pembangunannya lebih cepat," kata Bambang saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).
Bambang menjelaskan, dalam program PINA ini pemerintah mendorong pembangunan proyek startegis nasional dengan Pipeline Rp570 triliun.
Bambang merinci pipeline tersebut digunakan untuk membangun jalan tol Rp300 triliun, tujuh pelabuhan internasional Rp70 triliun dan tiga kilang minyak senilai Rp200 triliun.
"Pipeline itu bisa diinvestasikan baik Swasta atau BUMN. Ini program untuk 2017 dan seterusnya," katanya.
Menurut Bambang, program PINA ini didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial.
Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur pun harus memiliki kecukupan modal minimum.
"Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri," ujar Bambang.
TERPOPULER
