Suara.com - Pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur sebagai prioritas utama. Sebab hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan juga mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).
“Jadi, memang dalam lima tahun ini kita ingin konsentrasi, ingin fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya UKM-UKM di daerah. Saya juga meyakini infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan pemerataan kepada warga kita,’’ kata Jokowi.
Jokowi menyadari membangun berbagai infrastruktur tidak dapat dipenuhi hanya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semata. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan infrastruktur non-APBN dinilai mempunyai peranan penting dalam mendukung program pemerintah dalam mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.
“Oleh sebab itu, saya menghargai dijalankannya terobosan-terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita, selain skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP),” ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyambut baik Financial Closing Waskita Toll Road sebagai proyek PINA pertama ini. Dia berharap hal tersebut dapat mempercepat pembiayaan investasi Waskita Toll Road senilai Rp70 triliun.
“Saya kira kalau cara-cara seperti ini kita lakukan, akan banyak sekali infrastruktur yang dulunya hanya tergantung pada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU dan bisa dengan skema lain,” tutur dia.
Lebih lanjut, Jokowi juga telah menginstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk segera mensekuritisasi proyek yang sudah dibangun sehingga bisa menghasilkan modal untuk kembali membangun proyek di lokasi yang lain. Dengan demikian akan terjadi keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.
“Bangun lagi di tempat lain. Jangan yang sudah jadi dinikmati, dapat mingguan, bulanan. Bukan itu tugasnya. Tugasnya itu adalah membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya di seluruh Tanah Air,” kata dia.
Jokowi juga menegaskan, agar melibatkan perusahaan-perusahaan di daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur.
“Libatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah, libatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi. Sehingga, kembali lagi saya sampaikan, pemerataan itu harus terjadi,’ tegas Jokowi.
Selanjutnya, kepala negara juga mengharapkan agar model pembiayaan seperti ini dapat terus diimplementasikan.Bukan hanya proyek jalan tol, melainkan ke sektor lainnya seperti pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan sektor energi.
“Karena saya lihat sekarang seperti di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti. Sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan terobosan, di luar pakem-pakem yang rutinitas, sering kita jalani, kita nikmati. Sekali lagi kita harus keluar dari zona nyaman itu,” ucap dia.
Dalam acara tersebut, telah ditetapkan pula Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2017 oleh Bappenas yang dibagikan kepada para Menteri Kabinet Kerja. Buku ini diterbitkan dalam rangka terus mendorong peran Badan Usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Setiap K/L terkait harus terus bersinergi dalam memanfaatkan skema pendanaan, KPBU. Ini akan saya ikuti terus, saya akan pantau terus, dan saya akan evaluasi terus sehingga bisa kita perbaiki,” kata dia.
TERPOPULER
