Suara.com - Pemerintah berusaha menggejot percepatan pembangunan proyek strategis nasional senilai Rp570 triliun. Namun pembiayaannya proyek tersebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Beodjonegoro mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan memanfaatkan tiga skema pembiayaan.
Pertama, skema pembiayaan melalui Public Private Patnership. Kedua adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan yang ketiga adalah Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
"Melalui ketiga skema ini, maka proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah bisa dibangun secara bersamaan tanpa menggunakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara," kata Bambang saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).
Ia menjelaskan saat inj pemerintah tengah mencoba pembiayaan proyek strategis dengan program PINA.
Skema ini didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, tapi tetap dinilai baik secara komersial.
"Jadi kalau di PINA ini BUMN dan Swasta bisa masuk. Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri," ujarnya.
TERPOPULER
