Suara.com - PT. Freeport Indonesia mengancam mengurangi jumlah pegawai sampai 10 persen mulai pekan depan menyusul produksi dan ekspor mineral mentah atau konsentrat mereka terhenti setelah perisinannya habis. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai tekanan Freeport terhadap Indonesia menunjukkan mereka tidak profesional.
"Tidak boleh seperti itu, perusahaan multinasional seperti Freeport melakukan lay off pegawainya untuk menekan pemerintah, nggak ada itu, kampungan itu," kata Luhut di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).
Luhut menegaskan Indonesia merupakan bangsa berdaulat dan tidak pantas mendapat ancaman seperti itu.
Menurut Luhut masih banyak cara yang bisa dilakukan Freeport tanpa harus menekan pemerintah dengan cara merumahkan pegawai. Luhut menekankan pegawai Freeport merupakan tanggungjawab perusahaan tersebut.
"Masa negara berdaulat diancam. Kampungan itu. Itulah saya bilang kampungan itu," kata Luhut.
Saat ini ada sekitar 32 ribu pekerja di Freeport Indonesia, baik warga Indonesia maupun ekspatriat. Freeport beroperasi di daerah dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Dari 32 ribu pekerja, 12 ribu pekerja di antaranya berstatus tetap dan sisanya kontrak.
Kasus ini bermula sejak 10 Januari 2017 ketika mereka tidak bisa lagi mengekspor konsentrat lantaran izin ekspor sudah habis berdasarkan kebijakan yang ada dalam kontrak karya.
Jika Freeport ingin mendapatkan izin baru, mereka harus mengubah status operasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khsusus. Namun, Freeport menolak lantaran dianggap tidak memberikan kepastian investasi dalam jangka panjang.
Hal tersebut diperparah dengan tidak beroperasinya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) milik PT. Smelting Gresik, tempat Freeport memurnikan konsentrat tembaga, karena aksi mogok karyawan.
Kondisi tersebut membuat stok konsentrat di gudang Freeport penuh. Oleh karena itu, dilakukan penghentian kegiatan pengolahan sejak 10 hari lalu.
TERPOPULER
