Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani mengaku siap mengelola tambang emas milik di Grasberg, Mimika, Papua Barat, yang selama 51 tahun dikelola oleh PT Freeport Indonesia.
Bahkan, menurut Hariyadi akan banyak pihak swasta yang berbondong-bondong menginginkan pengelolaan tambang emas dan tembaga di Papua tersebut.
"Saya rasa ada yang mau kalau itu di buka tender, bisa melakukan konsorsium juga mungkin dengan BUMN atau BUMD. Kalau di tenderkan kembali pasti banyak peminatnya," kata Hariyadi saat ditemui di gedung Permata Kuningan, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2017).
Ia mengaku, pihak swasta juga bisa membentuk konsorsium untuk membantu PT Inalum dalam mengelola tambang emas asal Amerika Serikat tersebut.
Kendati demikian, pihaknya membutuhkan beberapa insentif untuk mengelola eks tambang Freeport, menurutnya sangat terbuka negosiasi dengan pemerintah.
"Pasti kan itu tergantung negosiasinya dengan pemerintah apa insentif yang dibutuhkan. Pasti ada ruang diskusi dan negosiasi itu," katanya.
Pengusaha atau BUMN tentu akan mempertimbangkan banyak hal seperti proses pembangunan smelter serta harga lahan eks Freeport yang mahal harus dinegosiasikan terlebih dahulu.
"Bisa proses pembangunan smelter minta ditoleransi dalam segi kapasitas dan toleransinya. Karena kan bekas lahan Freeport kan agak mahal karena dia tambang bawah tanah. Jadi mungkin ada negosiasi disitu untuk membuat operasional jadi lebih visible," ujar Hariyadi.
Baca Juga: Apindo Pesimis Kerjasama Bisnis RI-Arab Saudi Libatkan Swasta
Sebelumnya,Menteri Koordinator Bidang Kemeritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku yakin bahwa Indonesia bisa mengelola tambang emas di Grasberg, Papua yang selama ini diperasikan oleh PT Freeport Indonesia.
Hal ini menyusul rencana Freeport yang akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.
"Sanggup lah, kan itu bukan greenfield, jadi sangat sanggup mengelola (tambang Freeport)," kata Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).
Luhut mengatakan, jika nantinya Freeport benar-benar membawa kasus ini ke arbitrase internasional. Maka pemerintah siap mengambil alih operasi tambang emas yang selama 51 tahun dikuasi oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Pengoperasiannya bisa dilakukan secara konsorsium oleh perusahaan-perusahaan tambang dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara. PT Indonesia Asahan Alumunium bersama Badan Usaha Milik Negara tambang lain bisa ditunjuk pemerintah dalam pengelolaannya.
"Kan ada Inalum, bisa saja konsorsium. Tergantung Menteri BUMN lah, tapi sudah di exercise. Sangguolah Inalum kelola itu ( tambang grasberg)," katanya.
