Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Sri Mulyani Sindir Penggunaan Anggaran Negara Masih Amburadul

Adhitya Himawan | Dian Kusumo Hapsari | Suara.com

Selasa, 28 Februari 2017 | 13:29 WIB
Sri Mulyani Sindir Penggunaan Anggaran Negara Masih Amburadul
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi Anggaran (Komisi XI) DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir kementerian dan lembaga yang membuat rencana penggunaan anggaran tahun 2016 secara asal-asalan. Hak tersebut terlihat saat Ani masuk dalam kabinet, banyak Kementerian dan Lembaga yang merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 255 revisi.

"Kalau begitu, saya pertanyaan waktu bikin perencanaan anggaran mikirnya seperti apa. Apa yang penting jalan dulu, yang bagus-bagus supaya Menkeu, Bappenas dan DPR setuju, habis itu direvisi seenaknya sendiri. Jangan asal membuat perencanaan karena akan mempengaruhi efektivitas anggaran untuk tujuan pembangunan nasional," kata Ani dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Ani menilai, banyaknya revisi DIPA menggambarkan bahwa perencanaan buruk atau tidak kuatnya komitmen terhadap tujuan nasional. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Kementerian dan Lembaga perencanaan anggaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan secara detail oleh kementerian dan lembaga.

Pasalnya, tanpa perencanaan yang baik, tujuan penggunaan anggaran justru bisa tidak tercapai.

"Karena anggaran dibelak belokkan untuk tujuan lain, maka semakin besar anggaran tidak cepat memakmuran rakyat. Malah kemungkinan terjadi inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu," tegasnya.

Ani mengingatkan satu perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang amburadul, menggambarkan negara yang amburadul.

"Dan kita tidak rela Indonesia diangap sebagai negara yang tidak diurus secara serius. jadi kita harus melakukan monitoring, koordinasi, dan menyamakan persepsi," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Dikritik Jokowi Soal LPJ, Sri Mulyani : Sekarang Cuma Dua Laporan

Dikritik Jokowi Soal LPJ, Sri Mulyani : Sekarang Cuma Dua Laporan

Bisnis | Selasa, 28 Februari 2017 | 13:23 WIB

Sri Mulyani: Anggaran yang Baik Tak Harus Complicated

Sri Mulyani: Anggaran yang Baik Tak Harus Complicated

Bisnis | Selasa, 28 Februari 2017 | 12:26 WIB

Atasi Ketimpangan, Sri Mulyani Dorong Masyarakat Bayar Pajak

Atasi Ketimpangan, Sri Mulyani Dorong Masyarakat Bayar Pajak

Bisnis | Kamis, 23 Februari 2017 | 11:30 WIB

Misbakhun Ingatkan KSSK Siapkan Aturan Protokol Krisis Indonesia

Misbakhun Ingatkan KSSK Siapkan Aturan Protokol Krisis Indonesia

Bisnis | Rabu, 22 Februari 2017 | 14:25 WIB

Sri Mulyani Minta Freeport Ikuti Aturan Main Indonesia

Sri Mulyani Minta Freeport Ikuti Aturan Main Indonesia

Bisnis | Rabu, 22 Februari 2017 | 14:10 WIB

Tentang Impor KTP dan NPWP, Ini Penjelasan Resmi Bea Cukai

Tentang Impor KTP dan NPWP, Ini Penjelasan Resmi Bea Cukai

Bisnis | Kamis, 09 Februari 2017 | 20:55 WIB

KPK Diminta Selidiki Rekam Jejak 107 Nama Calon Komisioner OJK

KPK Diminta Selidiki Rekam Jejak 107 Nama Calon Komisioner OJK

Bisnis | Kamis, 09 Februari 2017 | 17:14 WIB

Sejumlah Nama Beken Hiasi Bursa Calon Komisioner OJK 2017-2022

Sejumlah Nama Beken Hiasi Bursa Calon Komisioner OJK 2017-2022

Bisnis | Rabu, 08 Februari 2017 | 16:35 WIB

Sri Mulyani Berdoa Dinamika Politik Tak Ganggu Kondisi Ekonomi

Sri Mulyani Berdoa Dinamika Politik Tak Ganggu Kondisi Ekonomi

Bisnis | Selasa, 07 Februari 2017 | 13:07 WIB

Sri Mulyani Gembira Ekspor Indonesia Masuk Zona Hijau di 2016

Sri Mulyani Gembira Ekspor Indonesia Masuk Zona Hijau di 2016

Bisnis | Selasa, 07 Februari 2017 | 12:00 WIB

Terkini

BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara

BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 22:01 WIB

7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?

7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 21:33 WIB

Lewat Kartini BISA Fest, Telkom Perkuat Peran Perempuan di Era Digital

Lewat Kartini BISA Fest, Telkom Perkuat Peran Perempuan di Era Digital

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 20:42 WIB

Babak Akhir Utang 'Whoosh', RI Siap Sodorkan Skema Restrukturisasi ke China

Babak Akhir Utang 'Whoosh', RI Siap Sodorkan Skema Restrukturisasi ke China

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 20:10 WIB

Pemerintah Gunakan Cara Baru Pantau BBM Subsidi Agar Tak Bocor

Pemerintah Gunakan Cara Baru Pantau BBM Subsidi Agar Tak Bocor

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 20:06 WIB

Pengguna Aktif GoPay Tembus 26 Juta

Pengguna Aktif GoPay Tembus 26 Juta

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 20:00 WIB

Danantara Umbar Biang Kerok Kinerja Garuda Indonesia Masih Seret

Danantara Umbar Biang Kerok Kinerja Garuda Indonesia Masih Seret

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 19:50 WIB

Pegang 42 Persen Cadangan Dunia, Nikel Masih Jadi 'Raja' Investasi Hilirisasi RI

Pegang 42 Persen Cadangan Dunia, Nikel Masih Jadi 'Raja' Investasi Hilirisasi RI

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 19:05 WIB

Jumlah BUMN Dipangkas Jadi Hanya 300, Begini Klaster-klasternya

Jumlah BUMN Dipangkas Jadi Hanya 300, Begini Klaster-klasternya

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 19:02 WIB

Pemerintah Diminta Tak Wajibkan Penggunaan Dolar AS untuk Transaksi Batu Bara DMO

Pemerintah Diminta Tak Wajibkan Penggunaan Dolar AS untuk Transaksi Batu Bara DMO

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 18:57 WIB