Wacana menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan dan stigma buruk rokok memang tengah mengemuka setelah surat kabar Kompas mengangkatnya menjadi liputan utama di halaman muka hariannya . Di halaman muka, tertulis jika Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbebani karena penyakit yang diakibatkan rokok. Hal ini yang kerap disebut sebagai dampak tembakau terhadap masyarakat.
Terkait hal itu, Ketua Komunitas Kretek, Aditia Purnomo mengaku sempat dihubungi dua wartawan terkait isu pertembakauan dan wacana menolak RUU Pertembakauan.
"Kurang lebih, mereka mempertanyakan kontribusi tembakau pada bangsa dan negara, juga menanyakan perbandingan antara dampak tembakau terhadap masyarakat dengan penerimaan negara dari cukai rokok," ujar Aditia saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Aditia menjelaskan, salah satu alasan kenapa Indonesia tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) adalah karena Negara memiliki kepentingan yang besar pada tembakau.
Menurutnya, pertanyaan seberapa penting tembakau terhadap negara dapat terjawab dengan catatan penerimaan negara dari cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Daerah pun kebagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Aditia menyebutkan, pada tahun 2016, cukai rokok mencapai angka Rp136,5 triliun. PPn sekitar Rp20 triliun. PDRD besarannya 10 persen dari cukai, artinya senilai RP13,6 triliun. Kalau ditotal, kurang lebih mencapai angka Rp160 triliun dalam setahun.
"Itu pun belum termasuk pajak industri dan orang-orang yang bekerja di dalamnya," katanya.
Sementara, untuk masyarakat, ada sekitar 30 juta orang yang hidupnya bergantung pada industri kretek nasional ini. Baik secara langsung atau tak langsung.
Baca Juga: Komunitas Kretek Klaim Rokok Bukan Faktor Tunggal Kanker
"Melihat besaran angka-angka tersebut, saya rasa sudah selesailah penjelasan soal penting atau tidaknya industri kretek bagi bangsa dan negara," katanya.
