Perkuat Perikanan Nasional, KKP Gandeng Prancis

Presiden Republik Prancis François Hollande melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 28-29 Maret 2017. Pada Rabu (29/3/2017), Hollande mengunjungi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penandatanganan Letter of Intent (LoI) kerja sama kelautan dan perikanan RI-Prancis.

Lingkup kerja sama meliputi pencegahan, penghalangan dan penghapusan Penangkapan Ikan yang Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUU Fishing), termasuk mengeksplorasi inisiatif-inisiatif yang memungkinkan untuk penanganan kejahatan terorganisir lintas negara di bidang perikanan; promosi investasi pengolahan produk perikanan; perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia, termasuk mengintensifkan temu bisnis; perluasan inisiatif untuk konservasi keanekaragaman hayati laut dan pengembangan ekowisata; dan peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan; serta pertukaran informasi dan teknologi.

Dalam kunjungannya ke kantor KKP tersebut, Hollande bersama rombongan disambut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Mereka kemudian menuju Pusat Pengendalian (Command Center) KKP, guna melihat pengoperasian Command Center KKP dan mendengarkan presentasi mengenai INDESO (Infrastructure Development for Space Oceanography).

Acara dilanjutkan dengan Dialog maritim di Auditorium Tuna, terdiri atas Delegasi Presiden Perancis dan pejabat/perwakilan dari Kedubes Perancis, Pengusaha Perancis, KKP, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Association Logistic Indonesia (ASLI), Kemristekdikti, Satgas 115, BPPT, Bappenas.

Pada dialog maritim tersebut disampaikan tiga presentasi bertema ‘sustainable fisheries & development’ oleh Dirjen PDSPKP KKP dan Director of the French Embassy Trade Commission; ‘transport & infrastructures’ oleh Chairman of the Association Logistic Indonesia (ASLI) dan Country Director of AFD Indonesia; dan ‘new technologies dan experiences sharing’ oleh Kepala BMKG dan French Economic Counsellor of the French Embassy.

Hollande mengatakan masalah maritim yang paling penting disoroti di dunia adalah di bidang perikanan. Untuk itu diperlukan kerjasama antar negara dalam pengelolaannya.. “Kita sudah ambil inisiatif berjuang bersama Indonesia, kalau ada masalah kita harus melakukan berbagai strategi. Laut merupakan target investasi di negara manapun, untuk itu diperlukan kerjasama yang diperkuat agar dapat potensi laut dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.

Di akhir sambutan, Hollande mengapresiasi sambutan jajaran KKP dalam menerima kunjungannya. Ia menyebut, ini merupakan kunjungan bersejarah dalam 34 tahun terakhir. Ia menilai, dalam kunjungannya kali ini, dapat menandatangani sejumlah kerjasama dengan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara mitra, terutama di sektor kelautan dan perikanan. “Kunjungan ini sangat bersejarah. Untuk itu kerjasama di maritim antara kedua negara harus terwujud. Kami harus tunjukan bahwa ini juga mewakili dunia untuk melindungi lautan. Saya ucapkan terimakasih untuk semua mitra-mitra yang sudah bangun ini (kerjasama)”, tutupnya.

Terakhir, rombongan mengunjungi Galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang baru saja diresmikan Senin (13/3) lalu. Di sana dilakukan penandatanganan empat naskah kerja sama RI-Perancis, yakni Letter of Intent (LOI) antara KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup, Energi dan Laut Republik Prancis. Tiga lainnya adalah Cooperation agreement antara Kota Kendari dan Kota La Rochelle (Prancis) terkait coastal and maritime exchanges; Cooperation agreement antara DCNS (France) dan PT PAL; dan MoU antara Louis-Dreyfus Armateurs (France) dan Sinar Mas (Indonesia) to further develop loop in Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Menteri Susi mengatakan, pemerintah terus berupaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di sektor maritim sebagai kemitraan strategis. Menurutnya, hal tersebut ditandai dengan disepakatinya Joint Statement on Maritime Cooperation oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Prancis François Hollande di Istana Negara Jakarta, pagi ini (29/3).

Selama ini hubungan kemitraan perdagangan hasil perikanan Indonesia dan Prancis sudah terjalin cukup baik. Prancis menjadi pasar tujuan ekspor komoditas seperti udang, kepiting/rajungan, tuna/cakalang/tongkol, rumput laut, cumi-cumi/sotong/gurita, siput, serta lele dari Indonesia. Sebaliknya Indonesia mengimpor produk ikan olahan dari Prancis.
Potensi kerja sama Indonesia dan Prancis masih cukup besar. Indonesia membidik dukungan Prancis secara bilateral dan multilateral dalam menanggulangi kejahatan perikanan terorganisir lintas negara. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan perluasan akses pasar produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Prancis dan dukungan Prancis dalam upaya Indonesia mendapatkan penurunan tarif bea masuk produk perikanan ke Uni Eropa. Prancis juga diharapkan berinvestasi dalam pengolahan produk perikanan, perlindungan laut, dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia.

“Saya sangat berharap kerja sama maritim Indonesia - Prancis ke depannya secara kongkrit dapat dioperasionalkan, baik melalui pemberantasan IUU Fishing, promosi investasi dan pemasaran produk perikanan Indonesia, serta bidang-bidang kerja sama maritim lainnya. Kesamaan Indonesia dengan Peranci tentunya sama-sama mengedepankan sustainability dari ekologi dan food security,” ujar Susi.

Menteri Susi juga menilai, pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan syarat yang sangat penting dalam pertumbuhan industry kelautan dan perikanan Hal ini dilakukan supaya seluruh dunia bisa membangun ekonomi yang berkelanjutan. “Laut itu tentunya menjadi perhatian khusus bagi dunia. Dalam hal ini Prancis dan Indonesia sudah sangat perlu bekerjasama. Saya yakin sebagai negara maritime, Indonesia dengan Perancis dapat saling mendukung satu sama lain”, tandasnya.