Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.828.000
Beli Rp2.700.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Nelayan Tuding Kepemilikan Tanah PT Bumi Pari Tak Sesuai Aturan

Adhitya Himawan | Suara.com

Rabu, 24 Mei 2017 | 18:21 WIB
Nelayan Tuding Kepemilikan Tanah PT Bumi Pari Tak Sesuai Aturan
Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. (Suara.com/Dinda Rachmawati)

70 Orang perwakilan Nelayan Pulau pari mendatangi ombudsman Republik Indonesia hari ini, Rabu (24/5/2017) untuk menyerahkan data-data penguasaan tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Tujuan penyerahan data-data ini untuk membuktikan para nelayan telah bermukim dipulau pari selama puluhan tahun.

 Sebelumnya sebuah perusahaan atas nama PT Bumi Pari mengklaim memiliki 90 persen lahan Pulau Pari berdasarkan puluhan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) yg terbit pada tahun 2014-2015.

"Kami menduga terbitnya puluhan sertifikat SHM dan HGB ini penuh dengan rekayasa. Warga tidak mengenali satupun nama yang tertera dalam sertifikat hak milik, tidak pernah ada dilakukan pengukuran, tidak pernah ada pengumuman, warga tidak pernah diminta persetujuan," kata Tigor Hutapea, perwakilan Koalisi Selamatkan Pulau Pari di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Permen Agraria / Kepala BPN No 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah. Atas dasar itu nelayan pulau pari melaporkan BPN Jakarta Utara ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi.

Oleh karena itu, koalisi selamatkan Pulau Pari meminta ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke Pulau Pari bersama warga untuk mencari kebenaran apakah penerbitan sertifikat yang dikeluarkan BPN Jakarta Utara telah berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Ombudsman juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sertifikat SHM dan HGB yang terbit dipulau pari yang diduga keras terbit melanggar PP 24 Tahun 1997.

"Kami juga meminta Ombudsman memberikan rekomendasi telah terjadi maladministrasi atas penerbitan SHM dan HGB yg terbit atas nama PT Bumi Pari. Kami juga meminta agar Ombudsman memberikan rekomendasi agar sertifikat yang terbit di Pulau Pari atas nama PT Bumi pari dibatalkan," ujar Tigor. 

Koalisi Selamatkan Pulau Pari juga meminta Ombudsman RI agar menjamin hak atas tanah nelayan Pulau Pari.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pemerintah Bentuk Tim Reformasi Agraria

Pemerintah Bentuk Tim Reformasi Agraria

Bisnis | Kamis, 18 Mei 2017 | 19:55 WIB

Jokowi Akui Ada 126 Juta Bidang Tanah yang Harus Bersertifikat

Jokowi Akui Ada 126 Juta Bidang Tanah yang Harus Bersertifikat

Bisnis | Senin, 08 Mei 2017 | 01:01 WIB

Jokowi Serahkan Hak Kelola Hutan Desa ke Masyarakat

Jokowi Serahkan Hak Kelola Hutan Desa ke Masyarakat

Bisnis | Senin, 08 Mei 2017 | 03:00 WIB

Jokowi Minta Nelayan Berani Budidaya Perikanan Lepas Pantai

Jokowi Minta Nelayan Berani Budidaya Perikanan Lepas Pantai

Bisnis | Kamis, 04 Mei 2017 | 17:39 WIB

Tahukah Anda, Jakarta Sebenarnya Punya Dua Jenis Buah Terkenal?

Tahukah Anda, Jakarta Sebenarnya Punya Dua Jenis Buah Terkenal?

News | Rabu, 03 Mei 2017 | 11:59 WIB

Mendengar Keluhan Nelayan, Muhaimin Siap "Pasang Badan"

Mendengar Keluhan Nelayan, Muhaimin Siap "Pasang Badan"

News | Selasa, 02 Mei 2017 | 22:12 WIB

Perahunya Dihancurkan, 8 Nelayan Indonesia Ditangkap Australia

Perahunya Dihancurkan, 8 Nelayan Indonesia Ditangkap Australia

News | Senin, 01 Mei 2017 | 07:30 WIB

210 Nelayan Indonesia Mendekam di Penjara Australia

210 Nelayan Indonesia Mendekam di Penjara Australia

News | Senin, 01 Mei 2017 | 06:04 WIB

Jokowi Janji Beri Solusi Nelayan Soal Larangan Cantrang

Jokowi Janji Beri Solusi Nelayan Soal Larangan Cantrang

Bisnis | Kamis, 27 April 2017 | 14:16 WIB

Cina Dukung Tindakan Tegas Indonesia Terkait 17 Pelaut

Cina Dukung Tindakan Tegas Indonesia Terkait 17 Pelaut

News | Rabu, 26 April 2017 | 06:31 WIB

Terkini

Harga Minyak Dunia Tembus USD 110, Diprediksi Bisa Capai 120 Dolar AS

Harga Minyak Dunia Tembus USD 110, Diprediksi Bisa Capai 120 Dolar AS

Bisnis | Rabu, 29 April 2026 | 06:58 WIB

Sah! Susi Pudjiastuti Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Bank BJB

Sah! Susi Pudjiastuti Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Bank BJB

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 23:13 WIB

IHSG Bergejolak, Ini Alasan BBRI Jadi Rekomendasi Saham di Tengah Krisis

IHSG Bergejolak, Ini Alasan BBRI Jadi Rekomendasi Saham di Tengah Krisis

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 19:55 WIB

Pemerintah Mau Bentuk satgas indonesia Financial Center, Urus KEK Sektor Keuangan

Pemerintah Mau Bentuk satgas indonesia Financial Center, Urus KEK Sektor Keuangan

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 19:05 WIB

YLKI Soroti Posisi Gerbong KRL Khusus Wanita, Dinilai Rawan Saat Kecelakaan

YLKI Soroti Posisi Gerbong KRL Khusus Wanita, Dinilai Rawan Saat Kecelakaan

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 18:34 WIB

64,5% UMKM Dikuasai Perempuan, Tapi Masih Terkendala Pengelolaan Keuangan

64,5% UMKM Dikuasai Perempuan, Tapi Masih Terkendala Pengelolaan Keuangan

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 18:29 WIB

KCIC Sebut Okupansi Whoosh Naik Usai Kecelakaan KRL di Bekasi

KCIC Sebut Okupansi Whoosh Naik Usai Kecelakaan KRL di Bekasi

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 18:29 WIB

Insiden Kecelakaan KRL, Airlangga Ungkap Flyover Rp 4 Triliun Arahan Prabowo Dibiayai APBN

Insiden Kecelakaan KRL, Airlangga Ungkap Flyover Rp 4 Triliun Arahan Prabowo Dibiayai APBN

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 18:20 WIB

Danantara Bakal Evaluasi Total PT KAI Usai Insiden Kecelakaan Kereta Bekasi Timur

Danantara Bakal Evaluasi Total PT KAI Usai Insiden Kecelakaan Kereta Bekasi Timur

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 17:52 WIB

Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya

Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya

Bisnis | Selasa, 28 April 2026 | 17:52 WIB