REGIONAL:
Suara.com - Ekonom Nusa Tenggara Timur Dr James Adam, MBA mengatakan, salah satu jurus Pemerintah menekan harga komoditas, terutama pangan pokok di Indonesia bagian Timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua yaitu dengan menurunkan biaya logistik.
"Caranya Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN mengoptimalkan proyek Pendulum Nusantara, yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dengan cara mengoptimalkan biaya dan volume yang diangkut antara kawasan Indonesia Timur dan kawasan Indonesia bagian Barat," kata Dr James Adam di Kupang, Selasa (6/6/2017).
Menurutnya hal itu terkait dengan upaya pemerintah menstabilkan harga komoditas, terutama pangan pokok menjelang dan hari-hari besar keagamaan setiap tahun. Bahkan, ada jenis bahan pangan pokok yang langka dipasaran karena ongkos atau biaya pengadaan dan pembeliannya mahal.
Mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok itu umumnya bukan karena pedagang dan distributor tidak sanggup mendatangkannya, tetapi lebih pada daya beli konsumen ketika bahan pangan itu tiba dan diecerkan pedagang kepada konsumen dengan harga tinggi.
Hal ini katanya terjadi karena disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan dalam proses perdagangan antarwilayah dan daerah di Tanah Air diantaranya disebabkan oleh jarak tempuh sarana transportasi.
"Jarak tempuh sarana transportasi darat, laut dan udara dalam proses perdagangan telah menimbulkan perbedaan harga dari lokasi proses produksi (pabrik) hingga hasil produksi itu diperdagangkan atau diantarpulaukan," katanya.
Sehingga diharapkan disparitas harga barang-barang yang terlalu mencolok sekarang ini dapat diturunkan atau bahkan dikurangi dengan berbagai terobosan apakah sistem impor ataukah pasar murah oleh Bulog setempat.
Menurut dia, sebagai negara kepulauan, pembangunan infrastruktur transportasi antar pulau harus menjadi prioritas dan proyek Pendulum Nusantara harus lebih dioptimalkan peran dan fungsinya sebagai penetral.
"Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk membangun sistem logistik nasional yang menopang dan mengintegrasikan suatu perekonomian nasional yang tangguh," ungkapnya.
Kebijakan satu harga ini diterbitkan untuk menyikapi permasalahan tersebut. Meski tidak bisa serta-merta bisa diatasi/dientaskan, berbagai program dan kebijakan tengah diluncurkan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan ekonomi antara daerah satu dengan daerah lain. [Antara]
TERPOPULER