Presiden Joko Widodo pagi ini, Minggu (15/1/2017), menghadiri peringatan ulang tahun ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Acara tersebut digelar di Garden Ballroom, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan paparannya mengenai capaian pemerintah selama beberapa tahun ke belakang. Hal yang pertama kali disinggungnya ialah mengenai kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga sebagai perwujudan dari pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Ini adalah sesuatu yang sudah satu setengah tahun yang lalu kita perjuangkan, tetapi baru bisa terlaksana tiga bulan yang lalu. Kita lihat bahwa harga BBM Premium di Papua, terutama yang di pegunungan harganya bisa Rp60 ribu hingga Rp100 ribu per liter. Padahal yang di Jawa hanya Rp6.450. Sudah berpuluh tahun itu terjadi dan alhamdulillah kemarin bisa kita samakan satu harga menjadi Rp6.450," ungkapnya.
Meski demikian, Presiden mengakui bahwa tugas tersebut belum selesai. Masih ada sejumlah komoditas lainnya yang sampai dengan saat ini masih diupayakan dengan keras oleh pemerintah untuk turut mengalami pemerataan. Ia pun bertekad untuk terus memperjuangkan hal tersebut.
"Yang belum dan dalam proses yang sedang kita lakukan adalah semen. Semen juga sama, di Jawa Rp70 ribu hingga Rp80 ribu. Di Wamena harganya Rp800 ribu sampai Rp2 setengah juta. Ini yang belum bisa kita selesaikan. Tapi insya Allah ini juga akan terus kita perjuangkan," tegas Kepala Negara.
Presiden juga menekankan soal perhatian pemerintah pusat yang kini turut memfokuskan perhatiannya kepada pembangunan di daerah-daerah. Sebab, dalam pemerintahannya, untuk pertama kalinya jumlah alokasi transfer dana ke daerah lebih besar daripada anggaran yang dimiliki oleh pusat, kementerian, dan lembaga.
"Dalam APBN Perubahan 2016, untuk pertama kalinya, jumlah anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari anggaran pusat dan kementerian serta lembaga. Begitu juga APBN 2017, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun rupiah yang lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin mendorong peredaran uang, perekonomian daerah itu bisa bergerak lebih baik lagi," terangnya.
Sejumlah hal lainnya turut dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti misalnya pembangunan pos lintas batas negara di wilayah terluar dan terdepan Indonesia yang disebut Presiden menunjukkan harga diri kita selaku bangsa Indonesia. Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang mendukung mobilitas orang dan/atau barang juga salah satu di antaranya yang turut dipaparkan. Namun, usaha pemerintah tidak berhenti sampai di sana.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tekankan Arah Kebijakan Ekonomi Pancasila
"Selain pembangunan infrastruktur fisik, kita juga melakukan pembangunan infrastruktur sosial. Karena ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan pemberian makanan tambahan. Ini akan menjadi sebuah infrastruktur sosial yang bisa mengangkat masyarakat kita yang belum sejahtera untuk bisa naik ke level yang lebih baik," imbuhnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak para kader PKPI untuk bahu membahu membantu segenap upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Dirinya berharap agar kerja sama yang telah dilakukan selama ini dapat terjalin dengan lebih erat lagi.
"Saya mengharapkan kerja sama pemerintah dengan PKPI ke depan agar semakin erat untuk mewujudkan Indonesia Raya. Selamat ulang tahun ke-18 PKP Indonesia," tutupnya.
Tampak hadir dalam acara tersebut di antaranya Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Jaksa Agung M Prasetyo dan Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono
