Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, membantah pernyataan Ekonom Faisal Basri yang mengatakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini amburadul. Menurutnya, tata kelola BUMN yang amburadul mungkin terjadi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Karena menurut saya justru saat ini pemerintahan Joko Widodo yang ditinggal masalah carut marut pengelolaan BUMN diera SBY sedang melakukan penataan ulang BUMN. Salah satunya dengan strategi holdingisasi BUMN," kata Arief di Jakarta, Jumat (9/6/2017).
Tujuan pemberlakuan kebijakan holding BUMN agar tidak semakin amburadul dan bisa diketahui dengan tepat sebenarnya berapa total aset yang dimiliki oleh BUMN dan hutang BUMN kepada pihak pihak luar.
"Sementara terkait kartu e-tol yang di kelola oleh Bank BUMN untuk digunakan di ruas ruas jalan tol yang dikelola oleh BUMN sudah benar dan bukan melakukan pemaksaan. Ini justru contoh menjadikan BUMN sebagai alat untuk memciptakan state capitalism bukan private capitalism yang dikuasai oleh asing dan konglomerat seperti mahzab ekonomi yang dianut oleh Faisal Basri," jelas Arief.
Pemerintahan Joko Widodo melalui strateginya dalam pengelolaan BUMN justru sedang menerapkan politik Trisakti pada pengelolaan BUMN. Tujuannya agar lebih bisa berdaulat secara politik dan ekonomi. Selain itu, pemerintah berusaha meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan dan memiliki kepribadian budaya pengelolahan BUMN yang sesuai ideologi Pancasila dan UUD 1945.
"Tujuannya semata mensejahterakan masyarakat," jelas Arief.
Tidak bisa dipungkiri bahwa di saat keadaan ekonomi global kurang baik dan seretnya investasi global, justru hari ini Pemerintahan Presiden Jokowi bisa secara efektif mengunakan BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini memberikan dampak positif terbukanya lapangan kerja baru melalui pembangunan infrastruktur yang banyak di lakukan oleh BUMN. Ditambah dengan penataan ketahanan pangan yang ditopang oleh kinerja BUMN pangan yang makin Jelas dan tepat.
Sementara sektor swasta tidak banyak berpartisipasi dalam mengerakkan pertumbuhan ekonomi karena swasta di Indonesia banyak tumbuh besar Karena faktor fasilitas kebijakan dari pejabat negara yang korup dan nepotisme.
"Jadi tidak benar kalau pengelolaan BUMN saat ini amburadul. Justru saat ini pengelolaan BUMN sudah on the track untuk bisa menciptakan sebuah sistim state capitalism seperti yang di anut banyak negara dimana BUMN menjadi mesin perekonomian untuk mengelola sektor sektor yang vital," tutup Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN tersebut.
Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengkritik pengelolaan perusahaan BUMN saat ini. Menurutnya, banyak yang telah menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan UUD. Salah satu contohnya adalah banyaknya anak dan cucu perusahaan BUMN sehingga membuat perusahaan tidak fokus.
TERPOPULER
