Terobosan dalam membangun infrastruktur sangat diperlukan karena ketersediaan infrastruktur di berbagai daerah menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan pemerataan pembangunan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan berkat lima terobosan ini, pembangunan infrastruktur PUPR seperti bendungan, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman sebagian besar dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Kelima terobosan tersebut menyangkut regulasi pembebasan lahan, inovasi teknologi, pembiayaan, kepemimpinan dan kordinasi antar lembaga.
Demikian disampaikannya pada acara diskusi Teras Kita Refleksi 72 Tahun Indonesia Merdeka yang diselenggarakan oleh Kompas dan Kagama dengan tema "Kerja Bersama untuk Kejayaan Indonesia" yang digelar di Balairung Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (12/8/2017).
Disampaikan Menteri Basuki terobosan pertama adalah di bidang regulasi pembebasan lahan. Saat ini sejumlah regulasi yang menyulitkan telah disederhanakan.
Kedua adalah inovasi teknologi. Kementerian PUPR menggunakan inovasi teknologi dari Badan Litbang PUPR. Melalui inovasi tersebut maka pengerjaan 4 jembatan perlintasan kereta api bisa cepat selesai hanya dalam waktu 4,5 bulan, demikian juga dengan pembangunan sekolah dasar sementara di Pidie Jaya, Aceh.
Ketiga adalah inovasi pembiayaan dimana infrastruktur yang layak secara finansial seperti jalan tol dan jaringan perpipaan air minum dilakukan dengan menggunakan dana swasta/investasi murni, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), maupun penugasan kepada BUMN. Sebagai ilustrasi, investasi pembangunan jalan tol dari tahun 2015 hingga 2019 nanti diperkirakan mencapai Rp 260 triliun. BUMN Karya kini sangat aktif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti PT. Hutama Karya, PT. Waskita Karya, PT. Jasa Marga dan Perum Perumnas.
Keempat adalah kepemimpinan. Untuk terobosan kepemimpinan ini telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang turun langsung melakukan pengecekan lapangan sebanyak dua kali pada titik proyek yang sama. "Jika Pak Jokowi saja dua kali maka Menterinya harus 4 kali minimal. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan dengan baik, termasuk jika menemukan kendala untuk dicarikan segera solusinya" katanya.
Kelima adalah menghilangkan hambatan dalam koordinasi antar lembaga dalam membangun infrastruktur. Koordinasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan, termasuk untuk mempersingkat perijinan dari yang biasanya membutuhkan 14 hari kerja menjadi hanya 6,5 jam saja. Koordinasi antar lembaga ini harus dilakukan di pusat dan daerah sehingga sinergi pelaksanaan proyek pemerintah bisa berjalan dengan optimal.
Baca Juga: Kembangkan Infrastruktur, Kemen PUPR Perkuat Kawasan Perbatasan
Kementerian PUPR sendiri dibawah kepemimpinan Menteri Basuki telah menginstruksikan jajarannya untuk bekerja 7 hari penuh dan tiga shift kerja dengan tambahan peralatan dan tenaga kerja.
Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penyediaan tiga kebutuhan pokok masyarakat (sandang, pangan dan papan) masih terus dibutuhkan. "Dari ketiga kebutuhan tersebut yang tidak pernah lagi didiskusikan adalah sandang, tapi dua hal lainnya yaitu papan dan pangan masih terus dicarikan solusinya," ujarnya.
Menurut Menteri Basuki, bicara soal pembangunan perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), selama 2015-2016, Kementerian PUPR berhasil membangun 1,5 juta unit rumah. Untuk tahun 2017 sudah terbangun 449 ribu unit rumah sampai dengan Agustus ini dengan anggaran keseluruhan yang dialokasikan sebesar 37.5 Triliun Rupiah.
"Jika dibandingkan dengan periode 2010-2014, rumah yang terbangun sebanyak 1 juta rumah. Kita dalam dua setengah tahun telah membangun rumah dua kali lebih banyak. Pemerintah sangat memberikan perhatian pada perumahan sebagai prioritas dalam rangka mengurangi kekurangan pasokan rumah di Indonesia yang sekarang mencapai 11,4 juta rumah," tuturnya.
Selain Menteri Basuki, pembicara lainnya yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso, Staf Ahli Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan M. Khalawi, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Achmad Herry Marzuki, Kepala BBWS Serayu Opak Tri Bayu Aji dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
