Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerbitkan menerbitkan aturan pajak baru sebagai tindak lanjut penegakan hukum pasca tax amnesty. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2017.
Dengan terbitnya aturan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk menerjunkan petugas ke lapangan guna memeriksa para Wajib Pajak yang belum mematuhi aturan perpajakan.
"PP ini sudah berlaku, artinya bisa saja petugas itu akan datang besok, tapi sekali lagi kami di lapangan ini, sebelum benar - benar memeriksa, kami akan lakukan validitas data, tidak ujug-ujug," kata Hestu di kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).
Pemeriksaan WP ini dibagi dalam tiga kategori. Pertama, peserta program tax amnesty namun belum mengungkapkan seluruh hartanya dalam Surat Pernyataan Harta, kedua, adalah peserta tax amnesty yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri.
"WP ini lah yang akan kami telusuri, apakah SPTnya sudah sesuai atau belum. Kalau belum makan akan kami konfirmasi ke WP yang bersangkutan," katanya.
Oleh sebab itu, Hestu mengimbau kepada WP untuk segera memperbaiki SPT hal tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan di Indonesia.
"Ini bagian reformasi pajak, sebaiknya lakukan segera memperbaiki SPT," katanya.
TERPOPULER
