Suara.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar menegaskan saat ini memang sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dia membantah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan informasi terkait daya beli masyarakat menurun dipakai untuk kepentingan politik tertentu.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017) sore kemarin.
"Penurunan daya beli ini kan secara kasat mata kita melihat beberapa store, gerai, holl saler, atau grosir yang selama ini kita trading mengalami kesulitan. Bahkan beberapa tutup," kata Wilgo di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Menurut Wilgo, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari tahun 2016 hingga 2017 daya beli masih di atas 5 persen. Kekinian turun jadi 4,9 persen.
"Jadi ada penurunan menurut data BPS. Silahkan, Pak Jokowi koreksi sendiri data BPS," ujar Wilgo.
Menurut Wilgo, tidak ada pihak yang ingin menjadikan isu ini sebagai isu politik. Akan tetapi kenyataannya memang terjadi penurunan daya beli masyarakat.
"PHK juga banyak. Misal rencana otomatisasi terhadap GTO. Itu kan berapa puluh ribu karyawan yang di off, karena menggunakan mesin. Itu satu. Kedua, dari beberapa toko yang tutup mengalami lay off juga, artinya kan mereka tak punya pendapatan, otomatis nggak punya daya beli," tutur Wilgo.
Wilgo berharap Jokowi mengecek sendiri data BPS dan realitasnya di lapangan. Sebab, satu-satunya pusat data dipercaya oleh pemerintah yaitu BPS.
"Tentu Jokowi harus kaji kembali data data yang d ekspose BPS. Memang ada pergeseran belanja dari offline ke online, tapi tetap ada faktor daya beli masyarakat yang turun juga," kata Wilgo.
"Saya nggak tahu Pak Jokowi dapat info darimana, ini ada gorengan oposisi. Tapi kita tak bisa naif kalau fakta dilapangan beberapa industri mengalami penurunan dan tutup. Alfamart, Hypermart, Matahari di beberapa daerah sudah tutup," tambah Wilgo.
TERPOPULER
