Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan bahwa peresmian SPBU Vivo, yang berlokasi di Cilangkap Jakarta Timur, sempat menimbulkan kehebohan dan menimbulkan pertanyaan publik. Menurutnya, paling tidak ada tiga pertanyaan yang mengemuka di publik.
"Pertama, apakah masuknya Vivo yang menjual jenis BBM Research Octane Number (RON) tidak melanggar aturan?," kata Fahmy dalam keterangan resmi, Selasa (31/10/2017).
Pertanyaan kedua yang muncul adalah mengapa harus Menteri Energi Sumber Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang harus meresmikan SPBU Vivo, yang seolah berperan sebagai marketing officer PT Vivo. Pertanyaan ketiga adalah mengapa harga RON89 Vivo bisa lebih murah daripada harga RON88 Pertamina?.
Sejauh ini, penjelasan dari Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, keberadaan SPBU Vivo yang dioperasikan PT Vivo Energy SPBU Indonesia, anak usaha pemegang Izin Niaga Umum BBM PT VIVO Energy Indonesia, tidak menyalahi aturan. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Pasal 1 ayat 3, RON89 termasuk jenis BBM umum, yang pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) BBM.
Selama PT Vivo sudah mendapatkan IUNU secara syah, maka PT Vivo berhak mendistribusikan RON89 secara legal di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, agar ada perlakukan adil dengan Pertamina, yang menjual RON88 hampir serupa dengan RON89, Pemerintah juga harus memberikan penugasan kepada PT Vivo.
"Tidak hanya menyalurkan BBM Penugasan, tetapi juga menjalankan kebijakan BBM Satu Harga, sebagaimana dibebankan kepada Pertamina," ujarnya.
Kalau PT Vivo bersedia mendistribusikan BBM murah untuk rakyat dalam BBM Satu Harga, maka kebijakan mulia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo akan sangat terbantu. "Kebijakan ini akan dapat dipercepat penerapannya di seluruh wilayah Indonesia," tutupnya.
TERPOPULER
