Masalah Logistik, 'Duri Dalam Daging' Ekonomi Indonesia

Kementerian Koordianator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa pemerintah sendiri sejauh ini sudah berupaya membenahi sistem logistik agar lebih efisien dan mempermudah pelaku usaha. Menurut Erwin Raza, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Kemenko Perekonomian, pemerintah sudah mencoba memperkuat daya saing pelaku usaha logistik melalui PKE jilid XV.

“Memang tidak serta merta langsung membuat daya saing pelaku usaha di lapangan langsung meningkat. Perlu diperhatikan implementasinya sejauh apa,” kata Erwin saat dihubungi, Senin (20/11/2017).

Ia juga menegaskan pemerintah terus memperkuat Tol Laut untuk turut memperbaiki logistik nasional. Dari semula 6 rute, diperluas menjadi 13 rute. “Tentu terkait masalah biaya logistik, harus dilihat secara khomprehensif, tidak bisa parsial,” jelasnya.

Sejauh ini, Kemenko Perekonomian terus berupaya memperkuat sumber daya manusia di bidang logistik. Saat ini, pemerintah sudah membangun dua akademi logistik, yaitu di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dan Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara. “Lokasi itu kita pilih karena pemerintah sedang membangun dua pelabuhan internasional, di Kuala Tanjung, dan Bitung,” ujarnya.

Terkait rendahnya indeks LPI Indonesia, Erwin mengatakan indikator tersebut lahir dari survey terhadap pelaku usaha di bidang logistik. Masalahnya, persepsi sangat tergatung dari sisi pandang pelaku usaha tersebut terhadap logistik Indonesia.

“Untuk deregulasi, sebetulnya pemerintah terus menghimpun masukan dengan pelaku dunia usaha. Kami menerimamasukan-masukan itu, lalu membuat analisisnya. Tidak semua masukan dari pelaku usaha sesuai dengan kepentingan nasional. Padahal itu yang jadi prinsip kami,” tutupnya.