Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinergi, komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menghadapi tahun 2018. Menurutnya tahun depan alokasi dana transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBN akan mengalami beberapa perubahan kebijakan.
“Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kesiapan dan juga kemampuan untuk terus mengelola keuangan daerah secara baik secara efektif dengan tata kelola yang baik dan bersih dan pada ujungnya untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat yang adil," kata Ani, Senin (18/12/2017).
Salah satu perubahan kebijakan tersebut adalah pemberian Dana Insentif Daerah berdasarkan kategorisasi penilaian yang diharapkan bisa memacu kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat.
“Daerah hanya akan mendapat insentif kalau mereka deliver memperbaiki kinerja dan kinerja nya itu rakyatnya makin baik, makin pinter, makin sehat, tidak kurang gizi, kemiskinan turun, inflasi rendah dan kesempatan usaha juga bisa meningkat. Itu adalah indikator yang seharusnya muncul di dalam apa yang disebut dana insentif daerah," ujarnya.
Oleh sebab itu, Ani berharap pemerintah daerah dalam menghadapi tahun anggaran 2018 bisa bekerja secara baik menggunakan setiap rupiah untuk keperluan rakyat dan menetapkan APBD secara tepat waktu dan fokus untuk melayani masyarakat.
"Saya tentu berharap dari ratusan pemerintah daerah ada ide-ide cemerlang karena saya sekarang juga meminta di pusat, di Kementerian Keuangan untuk mendesain APBN dengan prinsip value for money. Setiap rupiah yang kita kumpulkan dari rakyat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara sosial dan ekonomi," katanya.
