Suara.com - Pemerintah telah menyelesaikan enam proyek strategis nasional (PSN) sepanjang 2017, sehingga secara kumulatif per 19 Desember 2017 terdapat 26 PSN yang telah selesai mengingat 20 PSN telah rampung di 2016.
Enam proyek yang rampung di 2017 tersebut adalah jalan akses Tanjung Priok, jalan tol Soreang-Pasirkoja, jalan tol Surabaya-Mojokerto, pos lintas batas negara (PLBN) Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Aruk Kabupaten Sambas, dan PLBN Wini Kabupaten Timor Tengah Utara.
Nilai enam proyek PSN tersebut mencapai Rp13,1 triliun, sementara perkiraan total nilai investasi dari 26 PSN yang telah rampung sebesar Rp46,5 triliun.
Proyek Strategis Nasional sendiri merupakan proyek-proyek terpilih yang memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional, yang dapat memperoleh fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 j.o. Perpres 58/2017.
Daftar terbaru mencatat terdapat 245 PSN dan dua program dengan total nilai investasi sebesar Rp4.417 triliun. Seluruh PSN dibagi dalam 15 sektor, dimana tiga sektor dengan jumlah proyek terbanyak adalah sektor jalan dengan 74 proyek.
Dari keseluruhan jumlah proyek strategis nasional, pemerintah juga menetapkan 37 proyek yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Beberapa proyek-proyek prioritas tersebut di antaranya jalan tol Yogyakarta-Bawen yang sedang dalam tahap penyiapan, Pelabuhan Patimban (penyiapan), LRT DKI Jakarta (konstruksi), Palapa Ring Broadband non-KPBU (konstruksi), Kilang Minyak Bontang (transaksi), dan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (transaksi).
Belum ada proyek prioritas yang selesai dan beroperasi hingga akhir 2017. Dari 37 proyek prioritas, sebanyak 20 proyek masih dalam tahap konstruksi, lima proyek dalam tahap transaksi, dan 12 proyek dalam tahap penyiapan.
Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan dengan telah rampungnya 26 PSN, maka hingga akhir 2017 terdapat 239 PSN dan dua program (ketenagalistrikan dan industri pesawat) yang masih harus diselesaikan.
Baca Juga: Menkominfo Sebut Infrastruktur Indonesia 'Selevel' Beijing
KPPIP sendiri merupakan komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Komite tersebut memiliki kewenangan menyusun draf atau konsep tentang PSN. Dalam evaluasi, apabila ada proyek yang berubah maka KPPIP akan meninjaunya dan mengusulkan ke Presiden.
Wahyu menjelaskan dari 239 PSN dan dua program yang belum rampung, terdapat 145 PSN dan satu program yang masih dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, serta 85 proyek dan satu program dalam tahap penyiapan.
Masih banyaknya jumlah proyek yang belum rampung adalah karena pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol misalnya, bersifat tahun jamak atau "multi years" dan kompleks mengingat harus disiapkan analisis dampak lingkungan, desain, pembebasan lahan, baru kemudian mulai konstruksi.
Selain masalah penyiapan, isu lain yang menyertai pembangunan proyek strategis yaitu pengadaan lahan dan penolakan dari warga sekitar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kemudian, Wahyu juga menjelaskan bahwa dari 145 PSN yang masih tahap konstruksi, terdapat 37 proyek yang telah beroperasi sebagian dan dalam waktu dekat bisa diselesaikan.
