Komite tersebut memiliki kewenangan menyusun draf atau konsep tentang PSN. Dalam evaluasi, apabila ada proyek yang berubah maka KPPIP akan meninjaunya dan mengusulkan ke Presiden.
Wahyu menjelaskan dari 239 PSN dan dua program yang belum rampung, terdapat 145 PSN dan satu program yang masih dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, serta 85 proyek dan satu program dalam tahap penyiapan.
Masih banyaknya jumlah proyek yang belum rampung adalah karena pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol misalnya, bersifat tahun jamak atau "multi years" dan kompleks mengingat harus disiapkan analisis dampak lingkungan, desain, pembebasan lahan, baru kemudian mulai konstruksi.
Selain masalah penyiapan, isu lain yang menyertai pembangunan proyek strategis yaitu pengadaan lahan dan penolakan dari warga sekitar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kemudian, Wahyu juga menjelaskan bahwa dari 145 PSN yang masih tahap konstruksi, terdapat 37 proyek yang telah beroperasi sebagian dan dalam waktu dekat bisa diselesaikan.
Proyek tersebut di antaranya jalan tol Medan-Tebing Tinggi, jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, dan KEK Mandalika.
Sementara untuk capaian program ketenagalistrikan 35 ribu MegaWatt (MW), hingga Desember 2017 sebanyak 998 MW atau tiga persen sudah beroperasi. Diperkirakan nilai proyek tersebut mencapai Rp26,96 triliun.
KPPIP juga mencatat 15.676 MW atau 44 persen dari total program ketenagalistrikan berada dalam tahap konstruksi, 13.782 MW (38 persen) mendapat "power purchase agreement" (PPA) namun belum "financial close".
Proyeksi 2018 Pemerintah melalui KPPIP memproyeksikan 60 sampai 75 PSN secara kumulatif dapat rampung di 2018. Untuk mencapai jumlah tersebut, maka pemerintah masih perlu menyelesaikan 34 sampai dengan 50 proyek.
Baca Juga: Menkominfo Sebut Infrastruktur Indonesia 'Selevel' Beijing
PSN yang diproyeksikan selesai di 2018 terutama adalah proyek-proyek yang sudah beroperasi sebagian.