Proyek tersebut di antaranya jalan tol Medan-Tebing Tinggi, jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, dan KEK Mandalika.
Sementara untuk capaian program ketenagalistrikan 35 ribu MegaWatt (MW), hingga Desember 2017 sebanyak 998 MW atau tiga persen sudah beroperasi. Diperkirakan nilai proyek tersebut mencapai Rp26,96 triliun.
KPPIP juga mencatat 15.676 MW atau 44 persen dari total program ketenagalistrikan berada dalam tahap konstruksi, 13.782 MW (38 persen) mendapat "power purchase agreement" (PPA) namun belum "financial close".
Proyeksi 2018 Pemerintah melalui KPPIP memproyeksikan 60 sampai 75 PSN secara kumulatif dapat rampung di 2018. Untuk mencapai jumlah tersebut, maka pemerintah masih perlu menyelesaikan 34 sampai dengan 50 proyek.
PSN yang diproyeksikan selesai di 2018 terutama adalah proyek-proyek yang sudah beroperasi sebagian.
KPPIP mencatat ada 37 proyek yang telah beroperasi sebagian dari 145 proyek yang masuk tahap konstruksi, di antaranya jalan tol Trans Jawa, jalan tol Medan-Binjai, Bandara Raden Inten II, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, dan pengembangan pelabuhan Kupang.
Di samping 145 PSN dan satu program ketenagalistrikan yang masih dalam tahap konstruksi, sembilan proyek masih dalam tahap transaksi dan 85 proyek dan satu program dalam tahap penyiapan. Total nilai investasi untuk proyek yang sedang dalam tahap konstruksi (145 proyek dan satu program ketenagalistrikan) mencapai Rp1.711 triliun.
Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto menjelaskan bahwa PSN memiliki kriteria dasar harus mulai konstruksi di 2018, namun semuanya tidak harus selesai di 2019.
Pembangunan beberapa proyek, seperti misalnya pembangkit listrik kapasitas besar, membutuhkan dua sampai dengan tiga tahun untuk selesai konstruksi.
Baca Juga: Menkominfo Sebut Infrastruktur Indonesia 'Selevel' Beijing
Rainier menjelaskan pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap target-target pembangunan PSN. Evaluasi tersebut memungkinkan adanya proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN.
"Kalau tidak sampai target harus dilaporkan ke enam menteri plus menteri terkait untuk kemudian dilaporkan ke Presiden. Sehingga yang memutuskan mengenai adanya proyek untuk dikeluarkan adalah menteri-menteri dan Presiden," ucap dia. (Antara)
