Belum Punya Rumah? BTN Biayai 2.000 Rumah Subsidi di Sini

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Selasa, 09 Januari 2018 | 22:00 WIB
Belum Punya Rumah? BTN Biayai 2.000 Rumah Subsidi di Sini
Rumah subsidi yang dibangun di salah satu daerah di Indonesia. [Dok Kementerian PUPR]

Suara.com - Bank Tabungan Negara (BTN) akan mendukung pembangunan 2.000 rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

"Saya minta tahun ini Lombok Royal Group membangun 2.000 unit rumah bersubsidi, terserah bagaimana caranya, tapi kami siap dukung," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono ketika meninjau lokasi pembangunan rumah bersubsidi di Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (9/1/2017) petang.

Lombok Royal Property membangun sebanyak 580 unit rumah bersubsidi untuk anggota dan karyawan Kepolisian Daerah (Polda) NTB di wilayah utara Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan perjanjian dengan BTN.

Maryono mengakui rumah bersubsidi tipe 33 dengan luas lahan 70 meter persegi yang dibangun untuk anggota kepolisian oleh salah satu perusahaan pengembang perumahan ternama di NTB itu berkualitas bagus.

"Saya melihat kualitasnya bagus sekali, baik infrastruktur, konstruksi dan desain sangat baik. Ini rumah subsidi tapi kualitasnya nonsubsidi," ujarnya mengapresiasi komitmen Lombok Royal membangun rumah subsidi dengan kualitas hampir sama dengan kredit pemilikan rumah (KPR) komersial.

BTN, kata dia, siap memberikan dukungan berupa pemberian kredit konstruksi dan KPR subsidi kepada Lombok Royak Property untuk mewujudkan pembangunan 2.000 unit rumah bersubsidi pada 2018.

Lombok Royal Property merupakan nasabah BTN yang sudah bermitra selama 27 tahun. Perusahaan yang bergerak di sektor pembangunan perumahan itu sudah dianggap sebagai nasabah prima.

"Saya mengharapkan perusahaan pengembang lain di NTB bisa meniru apa yang sudah dibangun oleh Royal," kata Maryono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Lombok Royal Property H Izzat Hussein menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan pembangunan sebanyak 2.000 unit rumah subsidi dengan kualitas yang bagus.

Lokasi pembangunan tidak hanya terfokus di perbatasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, tetapi akan diarahkan ke kabupaten/kota lainnya untuk pemerataan pemilikan rumah layak huni di seluruh NTB.

"Kami siap. Mungkin bisa mengajak perusahaan pengembang perumahan lain," ucap pria yang biasa disapa Abah Izzat ini. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Alasan Target Penyaluran KPR Subsidi Tak Tercapai

Alasan Target Penyaluran KPR Subsidi Tak Tercapai

Bisnis | Rabu, 20 Desember 2017 | 16:18 WIB

PUPR Garap Ratusan Ribu Rumah Subsidi Tahun 2018

PUPR Garap Ratusan Ribu Rumah Subsidi Tahun 2018

Bisnis | Rabu, 20 Desember 2017 | 15:25 WIB

Realisasi Program Sejuta Rumah Tahun 2017 Capai 765.120 Unit

Realisasi Program Sejuta Rumah Tahun 2017 Capai 765.120 Unit

Bisnis | Rabu, 06 Desember 2017 | 05:00 WIB

Tahun 2018, Pemprov DKI Luncurkan Program Rumah DP 0 Rupiah

Tahun 2018, Pemprov DKI Luncurkan Program Rumah DP 0 Rupiah

Bisnis | Selasa, 05 Desember 2017 | 01:00 WIB

Kementerian PUPR Akui Pekerja Informal Sulit Akses Rumah Subsidi

Kementerian PUPR Akui Pekerja Informal Sulit Akses Rumah Subsidi

Bisnis | Senin, 06 November 2017 | 20:14 WIB

Terkini

Arus Balik Membludak, 128 Ribu Orang Menyeberang dari Sumatera ke Jawa di H+2 Lebaran 2026

Arus Balik Membludak, 128 Ribu Orang Menyeberang dari Sumatera ke Jawa di H+2 Lebaran 2026

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 11:28 WIB

Legislator: Negara Rogoh Kocek Rp 6,7 T Setiap Kenaikan Harga Minyak 1 Dolar AS

Legislator: Negara Rogoh Kocek Rp 6,7 T Setiap Kenaikan Harga Minyak 1 Dolar AS

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 10:59 WIB

Dapat Rating Negatif dari Moodys dan Fitch Ratings,OJK Pastikan Industri Perbankan Tetap Solid

Dapat Rating Negatif dari Moodys dan Fitch Ratings,OJK Pastikan Industri Perbankan Tetap Solid

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 10:30 WIB

Aktivasi Coretax Meningkat, DJP Ingatkan Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Aktivasi Coretax Meningkat, DJP Ingatkan Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 10:07 WIB

Harga Pangan Nasional 25 Maret 2026: Cabai hingga Daging Sapi Masih Mahal

Harga Pangan Nasional 25 Maret 2026: Cabai hingga Daging Sapi Masih Mahal

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 10:01 WIB

Rupiah Konsisten Melemah usai Liburan Panjang ke Level Rp16.919 per Dolar AS

Rupiah Konsisten Melemah usai Liburan Panjang ke Level Rp16.919 per Dolar AS

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 09:51 WIB

Setelah Libur Lebaran, Harga Emas Antam Mulai Naik Dibanderol Rp 2,85 Juta/Gram

Setelah Libur Lebaran, Harga Emas Antam Mulai Naik Dibanderol Rp 2,85 Juta/Gram

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 09:32 WIB

Setelah Libur Panjang, IHSG Bergerak Dua Arah Rabu Pagi ke Level 7.100

Setelah Libur Panjang, IHSG Bergerak Dua Arah Rabu Pagi ke Level 7.100

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 09:16 WIB

Daftar Saham Lepas Gembok BEI, Bisa Diperdagangkan IHSG Hari Ini

Daftar Saham Lepas Gembok BEI, Bisa Diperdagangkan IHSG Hari Ini

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 08:52 WIB

Penghapusan KBMI 1 Masih Bertahap, OJK Pastikam Tidak Ada Unsur Paksa

Penghapusan KBMI 1 Masih Bertahap, OJK Pastikam Tidak Ada Unsur Paksa

Bisnis | Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB