Suara.com - Pada awal bulan dan tahun 2018, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori berharap Bangsa Indonesia dapat menemukan momentum baru untuk menegakkan jalannya perekonomian bangsa sesuai konstitusi pasal 33 UUD 1945.
"Paling tidak, langkah itu kita harapkan dari Badan Usaha Milik Negara, yaitu Pertamina yang secara resmi telah menjadi pengelola atau operator Blok Mahakam setelah setengah abad Blok ini dikelola oleh PT Total E&P Indonesia (TEPI)," kata Defiyan saat dihubungi Suara.com, Senin (15/1/2018).
Melalui status pengelola dan operator Blok Mahakam ini, maka diharapkan peran penting Pertamina pun akan meningkat menjadi penghasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) terbesar di Tanah Air dan juga Asia dengan bagian produksi (production share) sekitar 40 persen dari total produksi Migas nasional.
Setelah meraih hak pengelolaan Blok Mahakam tersebut, maka Pertamina akan mampu berperan lebih leluasa dalam menentukan kebijakan harga BBM di dalam negeri dan kita akan menjadi tuan di negeri sendiri dalam mencapai kemandirian di sektor Migas dan Energi.
"Namun, ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang secara sistematis dan kolutif mau menggagalkan penyerahan pengelolaan Blok Mahakam ini dengan mengotak-atik komposisi saham (share holder) antara BUMN dan swasta asing," jelasnya.
Menurutnya, indikasi ini terlihat saat belum lama ini muncul berita yang telah beredar luas melalui media yang disampaikan kepada publik bahwa ada perusahaan swasta eceran BBM, yaitu VIVO Energi yang diberi izin oleh Pemerintah cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjual BBB Penugasan dengan melanggar Perpres 191Tahun 2014. Dengan menjual harga BBM Premiun jenis RON 89 lebih murah dibanding Pertamina, maka perusahaan swasta ini telah mencoba mempengaruhi publik dengan opini harga jual BBM Premium yang dipasarkan oleh Pertamina lebih mahal walaupun itu merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah.
"Ini jelas persaingan usaha tidak sehat dan akan mendiskreditkan Pertamina sebagai BUMN," tuturnya.
