REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo terkait impor beras, tidak pernah cocok dengan yang terjadi di lapangan. Menurutnya di satu sisi, Jokowi tidak menginginkan adanya impor beras, tapi di sisi lain, impor beras dilakukan.
"Saya kira ini pernyataan pak Jokowi dengan apa yang terjadi di lapangan banyak tidak sinkron. Pak Jokowi mengatakan kita tidak perlu lagi membutuhkan bantuan negara lain. Ini impor kan bantuan dari negara lain," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Pernyataan Fadli di atas menyikapi masuknya beras impor dari Vietnam, India dan Thailand sebanyak 216 ribu ton, dari total 281 ton, hari ini. Beras impor tersebut ditampung di Gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten.
Fadli menuding program kedaulatan pangan di era Jokowi sudah gagal total. Menurut dia, mengimpor beras menandakan bahwa Indonesia tidak mampu lagi memproduksi sendiri.
"Ini saya kira catatan yang harus digarisbawahi karena sudah gagal total. Karena itu menurut saya pernyataan presiden harus dipikirkan secara matang-matang. Jangan pernyataannya tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan," tutur Fadli.
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menilai, impor beras tak perlu dilakukan.
"Apalagi beras. Banyak perburuan rente dalam impor beras karena marginnya itu cukup tinggi," ujar Fadli.
Fadli mengaku pernah menjadi Wakil Ketua Pengawas impor beras tahun 2005-2007. Saat itu harga beras di Vietnam sangat murahnya. Setiap orang bisa mendapatkan untung berpuluh kali lipat dari impor beras saat itu.
"Menurut saya kalau laporan Menteri Pertanian itu cukup, ya cukup. Tidak boleh ada impor. Jadi ini mengkhianati para petani. Pemerintah ini tidak pro petani dan masyarakat pertanian Indonesia," kata Fadli.
TERPOPULER