Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Produktivitas Hutang Indonesia Tidak Berjalan Efektif

Pebriansyah Ariefana | Lili Handayani | Suara.com

Kamis, 22 Maret 2018 | 07:00 WIB
Produktivitas Hutang Indonesia Tidak Berjalan Efektif
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua MUI KH Maruf Amin (kiri), meninjau lokasi Bank Wakaf Mikro Tanara di Serang, Banten, Rabu (14/3). [Antara/Asep Fathulrahman]

Suara.com - Institute For Developmet Of Economics and Finance (INDEF) menyatakan produktivitas hutang Indonesia tidak berjalan efektif. Hutang pemerintah terus meningkat secara agresif sejak 2015.

Peneliti INDEF Riza Annisa Pujarama menjelaskan hutang tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jadi tujuan pokok pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Peningkatan utang karena kebutuhan belanja insfrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintah Jokowi," komentar dia di Kantor INDEF, Jalan Batu Merah, Pejaten Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).

Hutang pemerintah melonjak di tahun 2015 dari Rp3.165,13 triliun menjadi Rp3.466,96 triliun di tahun 2016. Peningkatan hutang terus berlanjut hingga APBN 2017 di Februari dengan angka Rp4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp4.772 triliun.

Sementara total hutang negara Indonesia setidaknya telah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Itu terdiri dari total hutang pemerintah dan swasta.

"Hutang pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dan hutang swasta dilakukan oleh korporasi swasta dan BUMN," katanya.

Dia juga memaparkan hutang Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Sementara itu Peneliti INDEF lainnya Ahmad Heri Firdaus berharap ke depan hutang negara yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk Surat Berharga (SBN) dapat digunakan dalam hal yang produktif salah satunya infrastruktur.

"Infrastruktur itu yang penting dibiayai sebesar-besarnya. Tapi, harus ada Infrastruktur prioritas. Prioritas seperti apa, tentunya yang mampu menciptakan multi player affect yang luas bagi perekonomian," ujar Heri.

Selain itu, tambahnya, Infrastruktur yang mampu meningkatkan nilai tambah untuk sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, dan ekspor yang lebih besar. Lainnya, sektor-sektor tradable seperti pertanian, industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

Heri menilai ke depan pemerintah harus bisa memilih dan memilah infrastruktur apa yang menjadi prioritas.

"Jika infrastruktur itu diutamakan untuk meminimalisir biaya logistik, terkait peningkatan daya saing, maka itu akan lebih baik," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

ULN Membengkak, Indonesia Terancam Jadi Negara Gagal

ULN Membengkak, Indonesia Terancam Jadi Negara Gagal

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 16:59 WIB

Gerindra Klarifikasi Pernyataan Prabowo 'Indonesia Bubar 2030'

Gerindra Klarifikasi Pernyataan Prabowo 'Indonesia Bubar 2030'

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 16:00 WIB

Prabowo Sebut Indonesia Bubar 2030, Ini Respons Istana

Prabowo Sebut Indonesia Bubar 2030, Ini Respons Istana

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 15:27 WIB

Hanafi Rais: Amien Rais Pernah Diancam Dibunuh

Hanafi Rais: Amien Rais Pernah Diancam Dibunuh

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 13:28 WIB

Terkini

Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA

Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 23:05 WIB

Inovasi Baru PGTC 2026: Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis

Inovasi Baru PGTC 2026: Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 22:53 WIB

BRI Consumer Expo Jakarta 2026 Hadir di JICC: Banjir Promo Hunian, Kendaraan, Sampai Tiket Pesawat

BRI Consumer Expo Jakarta 2026 Hadir di JICC: Banjir Promo Hunian, Kendaraan, Sampai Tiket Pesawat

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 22:38 WIB

Harga Aspal Jadi Mahal Gegara Rupiah Lemah, Kementerian PU Ganti Pakai Beton

Harga Aspal Jadi Mahal Gegara Rupiah Lemah, Kementerian PU Ganti Pakai Beton

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 21:38 WIB

DPR Soroti PSN 1 Juta Hektare, Begini Katanya

DPR Soroti PSN 1 Juta Hektare, Begini Katanya

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 21:20 WIB

PLN Sedang Selidiki Penyebab Mati Lampu di Sumatra Bagian Utara

PLN Sedang Selidiki Penyebab Mati Lampu di Sumatra Bagian Utara

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 21:16 WIB

GMFI Kejar Laba Bersih 35,1 Juta Dolar AS di 2026, Begini Strateginya

GMFI Kejar Laba Bersih 35,1 Juta Dolar AS di 2026, Begini Strateginya

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 21:05 WIB

Kementerian PU Butuh Rp30 Triliun untuk Bereskan 136 Perlintasan Sebidang

Kementerian PU Butuh Rp30 Triliun untuk Bereskan 136 Perlintasan Sebidang

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 20:59 WIB

BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank

BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 20:54 WIB

Sumatra Gelap Gulita, Ini Penjelasan PLN

Sumatra Gelap Gulita, Ini Penjelasan PLN

Bisnis | Jum'at, 22 Mei 2026 | 20:41 WIB